Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Perselisihan Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditinjau dari Sistem Hukum Tenaga Kerja di Kota Batam

Pratiwi, Tirami Anggi (2016) Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Perselisihan Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditinjau dari Sistem Hukum Tenaga Kerja di Kota Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1151023-cover_id.pdf Download (62kB) | Preview
Preview	Text S-1151023-Table_of_contents.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text S-1151023-bibliography.pdf Download (300kB) | Preview
Preview	Text S-1251057-Abstract_id.pdf Download (279kB) | Preview
Preview	Text S-1151023-chapter1.pdf Download (687kB) | Preview
Preview	Text S-1151023-chapter2.pdf Download (2MB) | Preview
	Text S-1151023-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	Text S-1151023-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text S-1151023-chapter5.pdf Download (273kB) | Preview

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan Indonesia mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. ketenagakerjaan tidak pernah lepas dari adanya upah. Upah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Pemberian upah atau balas jasa ini dimaksud untuk menjaga keberadaan karyawan di perusahaan, menjaga semangat kerja karyawan dan tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat. Upah merupakan masalah yang menarik dan penting bagi perusahaan, karena upah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pekerja. Namun dalam penetapan upah minimum sering menyebabkan permasalahan antara pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana penerapan hukum penyelesaian sengketa penetuan upah minimum kota (UMK) di Kota Batam?, kedua, Apakah mekanisme penentuan upah minimum kota (UMK) yang termuat dalam Surat Keputusan Walikota di kota Batam telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja? Penelitian ini menggunakan landasan konseptual dan teori. Landasan Konseptual berupa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubingan Industrial, Keputusan Gubernur No. 752 Tahun 2012 Tentang penetapan upah minimum Kota Batam, Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengupahan, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 20015 Tentang Upah Minimum. Kemudian, landasan teori yang diadopsi adalah Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Objek Penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung dan PT. Chuck Engineering Batam. Oleh sebab itu, metode analisis data dalam penelitian ini disebut kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan upah minimum kota sudah diterapkan dengan baik sesuai peraturan peraturan perundang-undangan dan sudah mementingkan hak-hak pekerja didalamnya dilihat dari Putusan Mahkamah Agung dan Penerapan.

Actions (login required)

View Item