Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom

Syarief, Elza (2014) Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Jakarta. ISBN 9789799106759 (Submitted)

Preview

Text Buku Pensertifikatan Tanah (Full).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

UUPA yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960 telah menghapus dan mengubah sistem pertanahan pemerintah Belanda yang bersifat individualistis dengan sistem dualisme menjadi bersifat kekeluargaan berdasarkan konsep hukum adat yang menerapkan sistem unifikasi dengan kodifikasi. Dengan adanya ketentuan konversi, maka status tanah hak eigendom hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980, setelah itu semua berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1979. Bagi penduduk yang menduduki tanah negara bekas hak eigendom diberikan prioritas untuk mengajukan hak atas tanah tersebut. Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah dalam hal ini BPN melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Produk akhirnya adalah sertipikat yang diberikan kepada pemilik tanah, dan menjadi bukti hak terkuat atas kepemilikan tanah. Namun dengan adanya Keppres No. 33 Tahun 1979 dan pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1979 terkait stelsel negatif yang dianut dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah serta hukum acara perdata yang menerapkan pembuktian formal, telah timbul peluang bagi spekulan dan mafia tanah untuk merekayasa kepemilikan tanah yang menimbulkan sengketa tanah berkepanjangan sehingga menghambat pembangunan atas tanah tersebut. Di samping itu, belum tuntasnya pendaftaran atas tanah dan belum adanya kesatuan pemahaman konsep-konsep pertanahan antara BPN, instansi-instasi terkait, dan para praktisi hukum telah memperburuk sengketa tanah yang berkepanjangan sehingga kepastian hukum belum dapat terwujud sepenuhnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum pertanahan nasional yaitu dengan mengubah dan melengkapi UUPA maupun Peraturan-Peraturan Pertanahan Indonesia antara lain dengan membentuk Peradilan Khusus Tanah yang dapat mencegah sengketa pertanahan yang berkepanjangan.

Actions (login required)

View Item