Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Warianto, Wahyudi (2017) Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1351084-cover_id.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text S-1351084-table_of_contents.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text S-1351084-abstract_id.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text S-1351084-chapter1.pdf Download (682kB) | Preview
Preview	Text S-1351084-chapter2.pdf Download (4MB) | Preview
	Text S-1351084-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text S-1351084-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text S-1351084-chapter5.pdf Download (396kB) | Preview
Preview	Text S-1351084-bibliography.pdf Download (279kB) | Preview

Abstract

Di Indonesia berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kedaulatan Rupiah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat nasional hingga internasional terhadap Rupiah. Salah satunya adalah dengan pemberlakuan berbagai regulasi yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah disetiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas kewajiban tersebut, diberlakukan beberapa pengecualian yang memungkinkan penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam transaksi di wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun secara terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu normatif dari data sekunder berdasarkan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (library research) dan metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif, penulisan penelitian ini akan membahas secara rinci mengenai penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran di Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia dan akibat hukumnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang beserta keabsahan dokumennya sebagai alat bukti di pengadilan dalam persidangan perdata. Berdasarkan penelitian ini, maka diperoleh hasil yang ditinjau dari 2 (dua) rumusan permasalahan. Pertama, penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan namun hanya untuk transaksi tertentu dan terbatas berdasarkan pengaturan pengecualian terhadap penggunaan mata uang Rupiah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terhadap pelanggaran penggunaan mata uang asing berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berakibat hukum pada penerapan sanksi pidana. Kedua, faktur atau dokumen dari transaksi yang menggunakan mata uang asing bila dilakukan sesuai dengan sebagaimana yang diatur pada peraturan perundang - undangan dapat menjadi alat bukti namun bila faktur atau dokumen tersebut dari transaksi yang berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan menjadi batal demi hukum.

Actions (login required)

View Item