Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk Menguji Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam (Perguruan Tinggi Swasta) (Studi Kasus PTUN pada Putusan Nomor 6/G/2015/PTUN-TPI)

Octami, Nadia Dery (2017) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk Menguji Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam (Perguruan Tinggi Swasta) (Studi Kasus PTUN pada Putusan Nomor 6/G/2015/PTUN-TPI). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1351086-cover_id.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text S-1351086-table_of_contents.pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text S-1351086-abstract_id.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text S-1351086-chapter 1.pdf Download (696kB) | Preview
Preview	Text S-1351086-chapter 2.pdf Download (3MB) | Preview
	Text S-1351086-chapter 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (626kB)
	Text S-1351086-chapter 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text S-1351086-chapter 5.pdf Download (349kB) | Preview
Preview	Text S-1351086-bibliography.pdf Download (394kB) | Preview

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pada tanggal 28 Oktober 2015 PTUN Tanjungpinang mengeluarkan Putusan Nomor: 6/G/2015/PTUN-TPI yakni mengabulkan permohonan penggugat (mahasiswa Universitas Putera Batam) yang isinya membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam yang merupakan Perguruan tinggi swasta. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam (Perguruan Tinggi Swasta) dapat dikategorikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara dan untuk menjelaskan mekanisme eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa peraturan-perundang-undangan, data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library research) dan wawancara kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sebagai data pendukung penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan terhadap data yang diperoleh dari hasil studi dokumen atau bahan kepustakaan dan hasil wawancara. Berdasarkan penelitian ini, maka diperoleh hasil yang ditinjau oleh peneliti dari 2 (dua) rumusan permasalahan. Pertama, Rektor Universitas Putera Batam berdasarkan wewenang-wewenang hukum publik yang dimilikinya dapat mengeluarkan suatu keputusan TUN yang berupa penetapan tertulis yang dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara dan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, proses eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilaksanakan pada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi landasan hukum terhadap eksekusi saat ini.

Actions (login required)

View Item