Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sekolah Dasar dalam Menyediakan Prasarana yang Mengedepankan Pengarusatamaan Gender Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 (Studi di Sekolah Dasar Se Kecamatan Bulang Kota Batam)

Dewi, Afrizani (2017) Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sekolah Dasar dalam Menyediakan Prasarana yang Mengedepankan Pengarusatamaan Gender Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 (Studi di Sekolah Dasar Se Kecamatan Bulang Kota Batam). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1351099-cover_id.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text S-1351099-table_of_contents.pdf Download (550kB) | Preview
Preview	Text S-1351099-abstract_id.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text S-1351099-chapter1.pdf Download (903kB) | Preview
Preview	Text S-1351099-chapter2.pdf Download (4MB) | Preview
	Text S-1351099-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (741kB)
	Text S-1351099-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text S-1351099-chapter5.pdf Download (394kB) | Preview
Preview	Text S-1351099-bibliography.pdf Download (381kB) | Preview

Abstract

Pendidikan yang berkualitas dan sesuai standar nasional sebagaimana yang terdapat pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dengan bersekolah peserta didik akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang tinggi , peserta didik membutuhkan fasilitas penunjang pembelajaran dan sekolah wajib memenuhi kebutuhan yang menjadi pelengkap pada proses pembelajaran di sekolah dasar fasilitas penunjang terdiri dari sarana dan prasarana dasar, sebagai pelengkap kebutuhan peserta didik terutama pada tingkat sekolah dasar, sehingga setiap institusi pemerintah melaksanakan pengarustamaan gender dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan di bidang pendidikan agar lebih menjamin baik warga Negara laki- laki dan perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal terutama pada sekolah dasar. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pertama Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap Sekolah Dasar dalam menyediakan prasarana yang mengedepankan pengarustamaan gender sesuai Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 kedua Bagaimana bentuk Penyediaan Prasarana yang mengedepankan pengarustamaan gender oleh Sekolah Dasar di Kecamatan Bulang Kota Batam ditinjau dari Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan landasan konseptual, yuridis dan teori. Landasan yuridis berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 Tentang Pengarustamaan Gender Bidang Pendidikan. Kemudian, landasan teori yang di adopsi adalah Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Caplan. Penelitian ini menggunaan metode penelitian hukum yuridis normatif. Oleh sebab itu, metode analisis data dalam penelitian ini disebut kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana Dan Prasarana tidak mengatur secara terperinci terkait dengan parasarana seperti apa yang di kategorikan berpandangan gender sesuai dengan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarustamaan gender

Actions (login required)

View Item