Perlindungan Konsumen Atas Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Bank Terkait Kewenangan PPATK di Tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunganan Konsumen

Komariah, Sri Retno (2016) Perlindungan Konsumen Atas Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Bank Terkait Kewenangan PPATK di Tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunganan Konsumen. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text 1. S-1251055-cover_id.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text 7. S-1251055-table_of_contents.pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text S-1251055-abstract_id.pdf Download (259kB) | Preview
Preview	Text S-1251055-bibliography.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text S-1251055-Chapter1.pdf Download (777kB) | Preview
Preview	Text S-1251055-Chapter2.pdf Download (4MB) | Preview
	Text S-1251055-Chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (470kB)
	Text S-1251055-Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text S-1251055-Chapter5.pdf Download (371kB) | Preview

Abstract

Perlindungan terhadap konsumen nasabah bank menjadi salah satu pembahasan yang harus diperhatikan mengenai hak-haknya. Terkait dengan kewenangan PPATK dalam melakukan pemblokiran harta kekayaan termasuk rekening didalamnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu sebagai dasar hukum bank memberikan Perlindungan terhadap nasabahnya, namun perlindungan yang diberikan bank terhadap nasabah masih belum sempurna, akan tetapi secara Lex Generalis bahwa adanya Undang-Undang lain juga telah mengatur mengenai Perlindungan Konsumen termasuk pengguna jasa perbankan. Skripsi ini adalah tentang bagaimana perlindungan konsumen nasabah bank yang mengalami pemblokiran sepihak oleh bank atas dasar kewenangan PPATK ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa data primer sebagai pendukung dalam penelitian dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (library research). Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yang maksudnya merangkai data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis. Selanjutnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan masih lemah dalam memberikan perlindungan kepada nasabah terutama terkait dengan permintaan lembaga lain yang diatur Undang-Undang untuk melakukan pemblokiran rekening nasabah. Penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang telah tepat PPATK diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi dalam melaksanakan kewenangannya tersebut PPATK, Bank sebagai pihak yang melaksankan pemblokiran rekening nasabah atas perintah PPATK dan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berkewajiban secara hukum mengindahkan ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item