Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Veronica, Sylvia (2018) Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text Sylvia Veronica_1451016.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (17MB)

Abstract

E-commerce merupakan transaksi jual beli yang melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya. Dalam transaksi E-commerce melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, dan system pengumpulan data otomatis, salah satu bentuk transaksi E-commerce yaitu marketplace yang merupakan situs online dimana penjual (merchant) dan pembeli dipertemukan. Tingginya transaksi jual beli online dapat menimbulkan berbagai sengketa salah satunya merupakan penipuan. Penipuan pada transaksi e-commerce lebih banyak merugikan pihak konsumen daripada pihak penjual. Memperhatikan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum apa saja yang dapat di dapatkan oleh konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 junto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan di perkuat oleh Undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakanpenelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, dengan terknik pengumpulan data melalui kepustakaan (library research) dan juga menjelajahi platform online atau e commerce untuk ulasan konsumen mengenai produk yang mereka beli. Setelah semua data dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah dan di analisis. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis aspek yang diteliti. Lalu ditarik kesimpulan terkait dengan penelitian ini dengan penjabaran secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu bahwa diperlukannya pengawasa dari pihak pemerintah dalam kegiatan transaksi e commerce dengan cara memperketat bahwa transaksi e-commerce harus melalui market place yang tersedia, dan juga pendaftaran maupun pihak penjual atau pembeli harus disertai dengan foto KTP atau minimal dengan NIK untuk memperlancar proses pengadilan apabila terjadinya sengketa dalam transaksi e-commerce, serta membuat pusat pengaduan khusus untuk transaksi e-commerce dalam bentu website online sehingga apabila adanya sengketa penipuan izin penjual yang ada pada market place dapat di cabut atau di blokir. Perlunya undang-undang yang lebih spesifik untuk mengatur tentang transaksi e-commerce dan juga pertanggungjawaban serta sanksi dalam sengketa e-commerce. Kata kunci: Perlinidungan Konsumen, e-commerce, hak konsumen

Actions (login required)

View Item