Permasalahan Kawasan Lindungan Terhadap Permukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014

Kristinah, Nelly (2010) Permasalahan Kawasan Lindungan Terhadap Permukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text Nelly Kristinah_0651033.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kawasan Lindung adalah suatu kawasan yang sudah ditetapkan dan harus dilindungi, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kawasan sekitar maupun bawahannya dan sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta untuk memelihara kesuburan tanah. Kawasan Lindung di Kota Batam sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan ditemui adanya Kawasan Lindung yang dijadikan sebagai permukiman, yang tidak memiliki kepastian hukum terhadap pemiliknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menganalisa sinkronisasi peraturan yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini membahas akibat hukum bagi masyarakat yang memiliki permukiman yang berada diatas Kawasan Lindung. Permukiman yang menempati Kawasan Lindung mengalami kendala dalam kepastian hukum terhadap status kepemilikan, meskipun telah mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pengaturan terhadap Kawasan Lindung di Kota Batam sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014, Meskipun Pengaturan terhadap Kawasan Lindung sudah jelas, akan tetapi, masyarakat sebagai pemilik permukiman di kawasan tersebut mengalami kendala dalam status kepemilikannya. Akan tetapi, pada akhirnya Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan kebijakan berupa surat pernyataan terhadap permukiman yang dibangun diatas Kawasan Lindung yang dapat dijadikan sebagai Hak Tanggungan. Kata Kunci : Kawasan Lindung, Badan Pertanahan Nasional, Permukiman, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014.

Actions (login required)

View Item