Kajian Perizinan Sektor Transportasi Darat di Kota Batam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dian Larasati, Dwi (2010) Kajian Perizinan Sektor Transportasi Darat di Kota Batam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text DWI DIAN LARASATI_ 0651029.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Kota Batam merupakan salah satu bagian dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang sangat berkembang pesat terutama dalam bidang industri. Untuk menunjang jalannya kegiatan industri yang ada di Kota Batam, diperlukan beberapa aspek penunjang, salah satunya adalah Transportasi Darat. Dan untuk untuk mengoperasikan jalannya transportasi darat tersebut maka diperlukan adanya suatu peraturan yang memuat mengenai perizinan sektor Transportasi Darat di Kota Batam. Perizinan adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku masyarakatnya. Di dalam bahasa Belanda, istilah izin dikenal dengan nama Vergunning, yang berarti perkenan dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, akan tetapi tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum Normatif, dimana peneliti akan mengkaji beberapa peraturan perizinan sektor transportasi darat yang ada di Kota Batam, dan peneliti juga akan langsung terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana suatu proses perizinan tersebut dilakukan. Terdapat 6 (enam) peraturan yang menangani perizinan sektor trasnportasi darat di Kota Batam yaitu izin usaha angkutan umum, izin usaha sekolah mengemudi dan montir, izin usaha parkir, izin mobil derek, izin scrap kendaraan bermotor dan izin bengkel umum. Selain itu terdapat 4 (empat) landasan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001, Keputusan Walikota Nomor : KPTS.228/HK/IX/2001. Kata Kunci : Perizinan, Transportasi Darat, Hukum Administrasi Negara

Actions (login required)

View Item