Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada Wilayah Perairan Laut Ranai-Natuna

Senopati, Senopati (2022) Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada Wilayah Perairan Laut Ranai-Natuna. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 2052007_FF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Banyaknya kapal asing yang memasuki perairan laut Indonesia sering kali tidak dapat terkontrol karena pintu masuk menuju perairan laut indonesia sangat banyak. Ketetapan pidana penjara menurut UU Perikanan cenderung tidak diberlakukan untuk setiap perbuatan melawan hukum di perwilayahan perikanan yang terjadi di dalam wilayah pengendalian perikanan Indonesia, kecuali jika pemerintah Indonesia dan pemerintah asing telah mencapai kesepakatan. sesuai Pasal 5.1.1b. Masalah muncul karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung, pelanggar yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah ZEEI hanya bisa didenda tanpa dijebloskan ke penjara. Temuan yang terdapat pada penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh data hukum. Penelitian ini melibatkan analisis data kualitatif. Hukuman bagi penangkapan ikan yang melanggar hukum di ZEE bukan penjara menurut Pasal 102 UU Perikanan atau Pasal 73 ayat (3) Unclos. Dalam iterasi terbaru dari perdebatan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 3 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa terdakwa dalam kasus ini harus membayar denda sebagai pengganti hukuman penjara. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran dan Putusan Nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PNRan adalah dua contoh putusan dunia nyata yang hanya mengeluarkan denda atau alternatif hukuman penjara. Perencanaan yang dibuat oleh pembuat kebijakan yang melahirkan uu perikanan, apabila ditinjau dari ancaman sanksi pidana dan teori dasar pembenaran pemidanaan terhadap pelaku illegal fishing dapat dikatakan akan mampu membuat efek jera serta mengurangi, bahkan membasmi illegal fishing secara efektif. Kesulitan untuk melakukan eksekusi terhadap pidana denda, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam tahanan/penjara, sehingga perlu dikaji sejauh mana pidana denda dapat dilakukan eksekusi secara tuntas oleh Jaksa selaku eksekutor putusan. Kata Kunci : Pemidanaan – Pelaku – Ilegal Fishing

Actions (login required)

View Item