Tinjauan Yuridis Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Menerapkan Alasan Wabah COVID-19 sebagai Force Majeure Berdasarkan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/Pn Btm.

Resinta, Aida Agusti (2022) Tinjauan Yuridis Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Menerapkan Alasan Wabah COVID-19 sebagai Force Majeure Berdasarkan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/Pn Btm. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1851049_FF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Pengembangan perekonomian suatu negara adalah salah satu bentuk dari pembangunan nasional dengan mewujudkan impian bangsa sebagaimana tertuang pada Pancasila & UUD 1945 menaruh kemakmuran yang adil bagi semua masyarakat Indonesia. Oleh lantaran itu, upaya yang bisa dilakukan buat melakukan pembangunan ekonomi merupakan dengan adanya lembaga keuangan dalam pembiayaan kredit. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menjalankan aktifitasnya memberikan kredit atau pinjaman tentu terdapat berbagai permasalahan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur kredit, salah satu kendala yang dapat terjadi yaitu Force Majeure. Adanya kondisi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini sangat dijadikan dasar oleh debitur untuk melakukan wanprestasi. Penelitian ini mengambil salah satu Bank BPR di Kota Batam sebagai objek penelitian yang dalam hal ini nasabah tidak melaksanakan prestasinya dengan mengalasankan terdampak Pandemi Covid-19 sebagai Force Majeure . Penelitian hukum normatif “normative law research” menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum seperti mengkaji undang-undang.Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, didapatkan hasil penelitian bahwa keadaan kahar (Force Majeure ) secara umum diatur dalam KUH Perdata, “POJK 11 2020” dan juga adanya “UU Perlindungan Konsumen”. Namun regulasi tersebut tidak secara tegas menjelaskan pengertian Force Majeure , hanya secara implisit pengertian Force Majeure . Bahwa seharusnya pemerintah membuat suatu aturan konkret dan mendetail terkait dengan Force Majeure ini. Bahwa sudah seharusnya pemerintah membuat suatu aturan yang bersifat memaksa untuk mewajibkan seluruh bank untuk melaksanakan stimulus-stimulus kredit/pembiayaan. Kata Kunci : Covid-19, Force Majeure , Wanprestasi, Perjanjian Kredit.

Actions (login required)

View Item