Handra, Peri (2012) Kajian Yuridis Terhadap Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Khususnya Jaminan Kesehatan Daerah Kota Tanjungpinang. Master thesis, Universitas Internasional Batam.
|
Text
T-1152044-abstract_idp.pdf Download (339kB) | Preview |
|
|
Text
T-1152044-bibliographyp.pdf Download (352kB) | Preview |
|
|
Text
T-1152044-chapter1p.pdf Download (403kB) | Preview |
|
|
Text
T-1152044-chapter2p.pdf Download (563kB) | Preview |
|
Text
T-1152044-chapter3p.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB) |
||
Text
T-1152044-chapter4p.pdf Restricted to Repository staff only Download (484kB) |
||
|
Text
T-1152044-chapter5p.pdf Download (383kB) | Preview |
|
|
Text
T-1152044-cover_idp.pdf Download (360kB) | Preview |
|
|
Text
T-1152044-table_of_contentsp.pdf Download (353kB) | Preview |
Abstract
Pelayanan publik juga merupakan bagian yang krusial dalam praktek negara demokrasi, bahkan banyak ahli mengatakan bahwa pelayanan publik sebagai demokrasi dalam artian yang sebenarnya karena demokrasi sebagai konsep hanya dapat dirasakan dalam kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sosiologis. Dalam penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variable sosial yang ada. Penelitian hukum sosiologis yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis yang menitikberatkan pada penelitian dampak hukum, dimana dampak yang akan dilihat adalah akibat-akibat yang timbul dari diundangkannya peraturan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pengguna kartu Jamkesda di Kota Tanjungpinang telah berjalan baik sesuai dengan standar perawatan kesehatan dalam hal ini sesuai dengan pelayanan prima. Masyarakat pemegang kartu Jamkesda telah merasa mendapatkan pelayanan yang sepenuhnya oleh Pegawai medis, mereka tidak merasa ada pelayan yang berbeda antara pasien umum dan mereka selaku pemegang Jamkesda, prinsip pelayanan kesehatan yang baik telah dilakukan oleh Puskesmas maupun RSUD Kota Tanjungpinang. Adapun kendala dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah ini berdasarkan hasil penelitian yaitu antara lain banyaknya penerima kartu Jamkesda yang tidak tepat sasaran sehingga menghilangkan kesempatan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan hak mereka serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kota Tanjungpinang dalam menjaring masyarakat yang berhak menggunakan Jamkesda. Solusi terhadap Permasalahan Pelayanan Publik dibidang Kesehatan Khususnya Penggunaan Kartu Jamkesda,upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah menggalakkan upaya promosi dibidang kesehatan antara lain melalui pola hidup yang sehat agar bisa meminimalisir akan timbulnya penyakit dilingkungan masyarakat dan diharapkan agar lebih memperketat prosedur untuk mendapatkan pelayanan Jamkesda, agar penerima Jamkesda adalah benar-benar nmasyarakat menengah kebawah. Hal ini berarti harus adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dimana harus ada koordinasi antara pihak Dinas Kesehatan dengan pihak Kelurahan.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kebijakan Publik, Pelayanan Kesehatan dan Jamkesda |
Subjects: | K Law > Hukum Perdata |
Divisions: | School of Law > Master of Law |
Depositing User: | Mutia Farida |
Date Deposited: | 26 Jan 2017 08:06 |
Last Modified: | 26 Jan 2017 08:06 |
URI: | http://repository.uib.ac.id/id/eprint/45 |
Actions (login required)
View Item |