Dampak Berlakunya Peraturan Perundang-undangan Tentang Kewarganegaraan Terhadap Pelayanan Publik Permohonan Kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Sukmawaty, Siska (2012) Dampak Berlakunya Peraturan Perundang-undangan Tentang Kewarganegaraan Terhadap Pelayanan Publik Permohonan Kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text T-1152004-abstract_idp.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text T-1152004-bibliographyp.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Text T-1152004-chapter1p.pdf Download (380kB) | Preview
Preview	Text T-1152004-chapter2p.pdf Download (499kB) | Preview
	Text T-1152004-chapter3p.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB)
	Text T-1152004-chapter4p.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text T-1152004-chapter5p.pdf Download (345kB) | Preview
Preview	Text T-1152004-cover_idp.pdf Download (356kB) | Preview
Preview	Text T-1152004-table_of_contentsp.pdf Download (337kB) | Preview

Abstract

Kewarganegaraan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, sedangkan pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah pintu permohonana Kewarganegaraan itu bermula, maka Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kepulauan Riau memberikan Pelayanan Publik Permohonan Kewarganegaraan. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan permohonan kewarganegaraan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau ditemukan pertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang diakibatkan oleh berbagai alasan dimana tidak adanya standart opersaional yang jelas tentang pelayanan yang mengakibatkan tidak ada standart biaya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kepastian waktu selesainya permohonn yang diajukan sampai kepada prosedur tentang Tim Evaluasi Naturalisasi. Selaian itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau juga mengalami berbagai masalah dalam pelaksanaan pelayanan kewarganegaraan, mulai dari kurangnya staf pelayanan, perbedaan pendapat dalam Tim Evaluasi Kewarganegaraan, sampai dengan batas waktu 1 Agustus 2010 untuk mengajukan permohonan Kwarganegaraan Ganda bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran yang mendapatkan keluhan dari masyarakat. Dimana solusi yang diberikan masih tetap menuai permasalahan hukum. Untuk memperbaiki pelayanan publik dalam permohonana kewarganegaraan salah satu rekomendasi yang peneliti berikan adalah membuat konsep standart operasional prosedur guna memperkecil keluahan masyarakat dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta memperkecil masalah yang timbul dalam memberikan pelayanan kewarganegaraan.

Actions (login required)

View Item