Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks di Media Sosial Terkait Wabah Covid-19

Putri, Nur`Asih Budhi Dharma (2021) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks di Media Sosial Terkait Wabah Covid-19. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1751118_FF.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Masuknya COVID-19 ke Indonesia sejak Maret 2020 menimbulkan kericuhan dikalangan masyakat terlebih masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang umum mengenai virus COVID-19. Dengan begitu banyak tersebarnya informasi yang tidak benar yang dinamakan berita hoaks. Hoaks terkait COVID-19 tidak bisa disepelekan karena hoaks tersebut dapat merugikan masyarakat, yang mana hoaks ini tersebar dengan cepat dan luas melalui media sosial. Dalam permasalahan ini dibutuhkan peran pemerintah terkait penanganan hoaks COVID-19, yang mana dalam penelitian ini memfokuskan dari sudut pandang Pemerintah Daerah dengan tujuan mengetahui bagaimana pengaturan tentang hoaks dan apa saja kewenangan Pemerintah Daerah dan juga sumber kewenangan Pemerintah Daerah didapatkan darimana Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian secara yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang kemudian data sekunder dikumpulkan melalui jurnal, buku, perundang-undangan yang dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan didapatkan hasil bahwa pengaturan hoaks telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008. Sedangkan, mengenai kewenangan Pemerintah Daerah bersumber atribusi dan delegasi. Yang mana atribusi kewenangan Pemerintah Daerah ialah urusan pemerintahan konkuren yang tercantum pada Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk kewenangan yang bersumber dari delegasi dapat berupa pelimpahan wewenang terhadap pemerintah daerah, perangkat daerah, dinas daerah Kata Kunci: pemerintah daerah, kewenangan, hoaks, COVID-19

Actions (login required)

View Item