Penyelesaian Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang Cacad Hukum Administratif dikantor Pertanahan Kota Batam

Tony, Tony (2015) Penyelesaian Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang Cacad Hukum Administratif dikantor Pertanahan Kota Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1151036-cover_id.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text S-1151036-table_of_contents.pdf Download (304kB) | Preview
Preview	Text S-1151036-abstract_id.pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text S-1151036-bibliography.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text S-1151036-chapter1.pdf Download (657kB) | Preview
Preview	Text S-1151036-chapter2.pdf Download (906kB) | Preview
	Text S-1151036-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text S-1151036-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
Preview	Text S-1151036-chapter5.pdf Download (315kB) | Preview

Abstract

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tetap dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagai yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian hukum atas penerbitan sertipikat hak atas tanah yang cacad hukum administratif di kantor pertanahan kota batam? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang mengalami cacad hukum administratif?. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini bahwa penyelesaian hukum atas penerbitan sertipikat hak atas tanah yang cacad hukum administratif di kantor pertanahan kota batam adalah Pembatalan Hak atas Tanah.Pembatalan hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang mengalami cacad hukum administratif yaitu apabila terjadi penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengalami cacad hukum administrastif, maka seseorang dapat menempuh upaya pembatalan hak atas tanah sebelum masuk ke pengadilan, jika orang tersebut merasa dalam penerbitannya ada cacad hukum administratif. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa Pembatalan sertipikat hak atas tanah merupakan dampak dari sistem publikasi negatif, yang artinya sertipikat tanah yang dimiliki seseorang belum menunjukkan orang tersebut sebagai pemegang hak yang sebenarnya, karena sertipikat hak atas tanah setiap waktu dapat di batalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dampak membuktikan secara hukum bahwa orang tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain negara tidak menjamin kebenaran data yang terdaftar didalam daftar umum pendaftaran tanah.

Actions (login required)

View Item