Persyaratan Dagang (Trading Term) dalam Perjanjian Ritel Modern Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Simanjuntak, Ramli (2011) Persyaratan Dagang (Trading Term) dalam Perjanjian Ritel Modern Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text T-0952007-abstract_idp.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Text T-0952007-bibliographyp.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text T-0952007-chapter1p.pdf Download (428kB) | Preview
Preview	Text T-0952007-chapter2p.pdf Download (485kB) | Preview
	Text T-0952007-chapter3p.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text T-0952007-chapter4p.pdf Restricted to Repository staff only Download (560kB)
Preview	Text T-0952007-chapter5p.pdf Download (356kB) | Preview
Preview	Text T-0952007-cover_idp.pdf Download (373kB) | Preview
Preview	Text T-0952007-table_of_contentsp.pdf Download (339kB) | Preview

Abstract

Perkembangan industri ritel Indonesia kini semakin semarak. Kehadiran para pelaku usaha ritel modern telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan industri ritel Indonesia. Dalam jangka waktu yang singkat beberapa pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan kapital yang luar biasa melakukan aktivitasnya di Indonesia. Permasalahan dalam industri ritel ini dari waktu ke waktu terus mengemuka. Pertama adalah terkait dengan terus tersingkirnya pelaku usaha ritel kecil Indonesia dari pasar. Kedua adalah munculnya tekanan terhadap para pemasok kecil oleh pelaku usaha ritel modern yang memiliki kemampuan kapital sangat besar, dengan membuat persyaratan-persyaratan dagang, yang sangat merugikan pemasok kecil. Dalam industri ritel lebih banyak merupakan masalah ketidaksebandingan bersaing dan bargaining position antara Peritel dan Pemasok. Permasalahan industri ritel saat ini berasal dari “posisi dominan” ritel modern yang tinggi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami berbagai isu persaingan usaha sektor ritel di tingkat distribusi peritel ditinjau dari sudut pandang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu membandingkan pengaturan syarat-syarat dagang dalam industri ritel di Indonesia dan dengan pengaturan ritel di negara lain, menjelaskan syarat dagang dalam pola hubungan antara pemasok dengan peritel dalam perjanjian ritel modern yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, mengidentifikasi dan menganalisa syarat-syarat dagang menyebabkan lemahnya posisi tawar pemasok terhadap peritel besar dalam perjanjian ritel modern sehingga mengakibatkan perilaku yang tidak adil bagi pemasok tersebut (abuse of dominant position) Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa persyaratan dagang yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk penataan pasar ritel modern ini Pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang mengatur penataan ritel modern dan ritel tradisional yang tertuang dalam Perpres 112/2007 dan Permendag 53/2008 yang khususnya mengatur tentang persyaratan dagang (trading terms). Namun sepertinya kebijakan tersebut belum dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan mengingat dibutuhkannya peran pemerintah dalam implementasinya di lapangan serta peran KPPU untuk semakin teliti melihat kontrak-kontrak baku antara Peritel dan Pemasok yang membuat persyaratan dagang (trading terms) sehingga dapat diketahui persyaratan dagang (trading term) tersebut berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. Melalui pembatasan besaran trading terms ini maka diharapkan efisiensi di sisi produsen/pemasok akan lebih banyak dinikmati oleh konsumen bukan oleh peritel modern.

Actions (login required)

View Item