Perlindungan hukum Terhdap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Otomotif Menurut Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Batam

Syahputra, Edi (2019) Perlindungan hukum Terhdap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Otomotif Menurut Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Batam. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

	Text t-17125214-abstract-en.pdf Download (287B)
	Text t-17125214-abstract-id.pdf Download (287B)
	Text t-17125214-bibliography.pdf Download (288B)
	Text t-17125214-chapter1.pdf Download (284B)
	Text t-17125214-chapter2.pdf Download (284B)
	Text t-17125214-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (284B) | Request a copy
	Text t-17125214-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (284B) | Request a copy
	Text t-17125214-chapter5.pdf Download (284B)
	Text t-17125214-chapter6.pdf Download (284B)
	Text t-17125214-chapter7.pdf Download (284B)
	Text t-17125214-cover-id.pdf Download (284B)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Yayasan Lembaga Konsumen Batam Kota Batam dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian sewa beli otomotif, serta menguraikan fakta yang didapat di lapangan melalui wawancara dan observasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologi, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian sewa beli kendaraan otomotif berbentuk perjanjian baku dan merupakan bentuk perjanjian jual beli dengan cicilan, sehingga penggunaan nama perjanjian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam perjanjian sewa beli karena secara substansial perjanjian sewa beli kendaraan otomotif lebih mirip perjanjian jual beli dengan cicilan atau angsuran daripada dengan perjanjian sewa beli yang sebenarnya menurut hukum. Pelaku usaha sebagai pihak yang membuat perjanjian menggunakan klausula-klausula baku yang cenderung melepaskan, mengalihkan atau mengurangi tanggung jawabnya yang menurut hukum positif, yaitu UUPK, seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Belum dilakukan penyesuaian dari isi perjanjian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen ********************************************************************** This study aims to determine the role of the Consumer Dispute Settlement Agency and Batam Consumer Institution Foundation in Batam city in an effort to provide legal protection for automotive lease agreements, as well as describe the facts obtained in the field through interviews and observations. The type of research used in this research is cociologi juridical research which is the type of research that aims to obtain information about how the relationship between law and society and factors influencing the implementation of law in society. Based on the research results, it is identified that the automotive vehicle lease agreement is in the form of a standard agreement and is a form of sale and purchase agreement with installments, therefore, the use of name in the agreement is not in accordance with what should be regulated in the purchase agreement because it is substantially more identical to automotive vehicle purchase agreement by installments rather than by an actual lease agreement according to the regulation. Business actors as parties who make agreements use standard clauses that tend to relinquish, transfer or reduce their responsibilities which according to positive law, namely the UUPK, should be their responsibility. No adjustment has been made from the contents of the agreement with the provisions of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Actions (login required)

View Item