Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang yang Tidak Terdaftar pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Sistem Bisnis Online

Cen, Su (2020) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang yang Tidak Terdaftar pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Sistem Bisnis Online. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text t-16115221-abstract-en.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text t-16115221-abstract-id.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text t-16115221-bibliography.pdf Download (389kB) | Preview
Preview	Text t-16115221-chapter1.pdf Download (379kB) | Preview
Preview	Text t-16115221-chapter2.pdf Download (479kB) | Preview
	Text t-16115221-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB) | Request a copy
	Text t-16115221-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (583kB) | Request a copy
Preview	Text t-16115221-chapter5.pdf Download (306kB) | Preview
	Text t-16115221-chapter6.pdf Download (284B)
	Text t-16115221-chapter7.pdf Download (284B)
Preview	Text t-16115221-cover-id.pdf Download (90kB) | Preview

Abstract

Salah satu dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah kegiatan bisnis yang pada umumnya dilakukan secara konvensional mulai beralih secara elektronik dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer network). Namun fenomena tersebut disisi lain juga menimbulkan masalah baru, yaitu terkait dengan standar keamanaman barang yang diperdagangkan karena terindikasi banyak yang tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang, salah satunya adanya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai salah satu contohnya adalah kosmetik. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan menguraikan perlindungan hukum secara preventif dan reprseif terhadap konsumen pada sistem bisnis online dari barang-barang yang tidak terdaftar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dalam melakukan pengkajian hukum dalam bahan hukum bukan data atau faktor sosial. Mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dari barang yang tidak berijin BPOM tentu tidak lepas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat adanya perlindungan hukum preventif yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas memberikan informasinya bahwa konsumen mendapatkan perlindungan atas perbuatan yang curang, merugikan bahkan menimbulkan hal-hal yang berbahaya. Perlindungan hukum represif yaitu adanya sanksi berupa pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. ********************************************************************** One consequence of technological and communication advancement is the business activity that is usually done conventionally has started to shift into the electronic-based system by using a computer network. However, the phenomenon also generates a new problem that is related to the safety standard of products being sold, this is because many are suspected of having no proper approval or license from authorized agency namely the National Agency for Drug and Food Control (NA-DFC). The cosmetic product is one of the examples. The objective of this research is to analyze and elaborate legal protection through preventive and repressive means to consumers in the online business system from unregistered items or products in National Agency for Drug and Food Control (NA-DFC). The research used juridical normative approach, a method of legal research where the analysis itself does not include data or social factors into account. Performing analysis on legal protection for consumers against unregistered products certainly cannot be separated from the Law of Consumer Protection. Result of the research shows preventive legal protection does exist and proven by the existence of Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 on Consumer Protection which explicitly states its information that consumers have appropriate protection against the act of deceit, harmful or even any action that may lead to dangerous consequences. The repressive legal protection comes in the form of a maximum of five years imprisonment or a maximum fine of Rp. 2.000.000.000,- for businesses or producers that produce and/or trade items and/or service that does not fulfill or incompatible with pre-determined standards.

Actions (login required)

View Item