Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan IMO Regulation Serta ISPS Code Terhadap Keselamatan dan Keamanan Kapal-Kapal yang Berlabuh (Drop Anchor) di Wilayah Perairan Batam

Sasongko, Awang (2020) Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan IMO Regulation Serta ISPS Code Terhadap Keselamatan dan Keamanan Kapal-Kapal yang Berlabuh (Drop Anchor) di Wilayah Perairan Batam. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text t-16105214-abstract-en.pdf Download (336kB) | Preview
Preview	Text t-16105214-abstract-id.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text t-16105214-bibliography.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text t-16105214-chapter1.pdf Download (408kB) | Preview
Preview	Text t-16105214-chapter2.pdf Download (506kB) | Preview
	Text t-16105214-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB) | Request a copy
	Text t-16105214-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text t-16105214-chapter5.pdf Download (481kB) | Preview
	Text t-16105214-chapter6.pdf Download (284B)
	Text t-16105214-chapter7.pdf Download (284B)
Preview	Text t-16105214-cover-id.pdf Download (24kB) | Preview

Abstract

Indonesia dikelilingi laut dengan luasan sebesar 3.257.483 KM2 atau dua per tiga dari total luasan Indonesia. Memiliki luas laut yang tidak sempit ini menyebabkan transpotasi laut menjadi pilihan transportasi utama dalam perkembangan Negara. Latar belakang penelitian ini memaparkan bahwasanya potensi pelayaran bagi Negara Republik Indonesia perlu lebih dikembangkan dan ditingkatkan peranannya baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional, sebagai pendorong, penunjang, ataupun penggerak pembangunan nasional demi peningkatan pertumbuhan perekonomian dan demi kesejahteraan rakyat. "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008" menyebutkan didalam pasal 219 tentang Pelayaran bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pelayaran sesuai dengan tumbuh kembang pada kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia agar dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap semua kapal dan awak kapal berbendera Indonesia dan semua kapal dan awak kapal berbendera Asing terhadap pengguna jasa kelautan yang masuk wilayah perairan Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu guna mengetahui dengan pasti peran Syahbandar dalam pelaksanaan aktifitas pelayaran di dalam angkutan laut di wilayah perairan berdasarkan aturan perundang undangan "Nomor 17 Tahun 2008" tentang pelayaran di Indonesia. Adapun rumusan masalah penelitian meliputi: (1) Bagaimana standard operasi minimum yang harus dimiliki kapal yang sedang berlabuh? ; (2) Siapakah kewenangan tertinggi dalam menjaga keselamatan dan keamanan kapal-kapal yang berlabuh? ; (3) Apakah “Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008” sudah diimplementasikan dengan benar ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan secara yuridis sosiologis yang berupa survei di lapangan dan wawancara langsung dengan Stakeholder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analis dipergunakan untuk memecahkan permasalahan. Peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa Syahbandar melakukan pengawasan angkutan laut di perairan Indonesia dan memiliki kewenangan tertinggi sebagai kepala pemerintah di pelabuhan. Syahbandar berperan besar dalam kepentingan sistem kepelabuhanan baik didalam pelayaran, penegakan hukum, maupun berkoordinasi dengan keseluruhan kegiatan yang berlangsung dalam kepelabuhan. ********************************************************************** Indonesia is surrounded by sea with an area of 3,257,483 KM2 or two-thirds of the total area of Indonesia. Having a sea area that is wide enough, makes sea transportation as a prime choice in nationwide development. The background of the research elaborates that shipping potential for the Republic of Indonesia has to be further developed and its role improved both in a national and international scale, as driving force, supporter or motivation for nationwide development to improve economic growth and prosperity of the people. Article 219 "Act Number 17 of 2008" regarding to shipping mentions that to enhance the performance and implementation of shopping in accordance to the growth and development of the life of the people and Indonesia in order to provide optimal protection for all Indonesian-flagged ships and crew and all foreign-flagged ships and crew for marine service users that enters Indonesian territorial waters. The main purpose of this research is to understand the role of Syahbandar in the execution of shipping activities in sea freight in territorial waters according to "Act Number 17 of 2008" about shipping in Indonesia. The formulation of the problem consists of: (1) What is the minimum operating standard that must be owned by a ship that is anchored ? ; (2) Who has the highest authority in maintaining the safety and security of anchored ship ? ; (3) Has "Act Number 17 of 2008" been implemented correctly ? The method used in the research is juridical-sociological approach in the form of field survey and direct interviews with Stakeholder. The type of data used in the research is descriptive analysis method to solve the problem at hand. Researcher draw conclusion that Syahbandar does supervision of sea freight operation in Indonesian territorial waters and has the highest authority as head of government in seaports. Syahbandar plays a major role in the interests of the port system both in shipping, law enforcement, and coordination of all activities that ensue in the port.

Actions (login required)

View Item