Analisis Yuridis Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012

Madsihit, Madsihit (2012) Analisis Yuridis Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

[img]
Preview
Text
T-1152029-abstract_idp.pdf

Download (335kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T-1152029-bibliographyp.pdf

Download (341kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T-1152029-chapter1p.pdf

Download (393kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T-1152029-chapter2p.pdf

Download (515kB) | Preview
[img] Text
T-1152029-chapter3p.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (416kB)
[img] Text
T-1152029-chapter4p.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (554kB)
[img]
Preview
Text
T-1152029-chapter5p.pdf

Download (363kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T-1152029-cover_idp.pdf

Download (355kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T-1152029-table_of_contentsp.pdf

Download (336kB) | Preview

Abstract

Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (2). Dalam penetapan upah minimum Pemerintah membentuk kelembagaan Dewan Pengupahan yang melibatkan para pekerja/buruh melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Prosedur penetapan upah minimum telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER–17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Dimana dalam Peraturan tersebut, terdapat lima faktor yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan upah minimum, yaitu : Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi, Produktivitas, Kemampuan Usaha Marginal dan Kondisi Pasar Kerja. Bagaimana kelembagaan bekerja, prosedur dan mekanisme pembahasan terjadi serta faktor/indikator pertimbangan diperhitungkan dalam pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012, menjadi pertanyaan dalam tesis ini. Kerusuhan yang terjadi menyusul aksi unjuk rasa karena kekecewaan pihak pekerja/buruh atas hasil perundingan pembahasan upah minimum, merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dan dicarikan solusi agar tidak terjadi lagi dimasa-masa yang akan datang

Item Type: Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords: Upah Minimum, Kelembagaan, Prosedur, Faktor Pertimbangan
Subjects: K Law > Hukum Perdata
Divisions: School of Law > Master of Law
Depositing User: Mutia Farida
Date Deposited: 23 Jan 2017 08:06
Last Modified: 23 Jan 2017 08:06
URI: http://repository.uib.ac.id/id/eprint/31

Actions (login required)

View Item View Item