Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Santoso, Rolend (2015) Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1151013-cover.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text S-1151013_table_of_contents.pdf Download (230kB) | Preview
Preview	Text S-1151013-abstract_id.pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text S-1151013_chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text S-1151013_chapter2.pdf Download (2MB) | Preview
	Text S-1151013_chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB)
	Text S-1151013_chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text S-1151013_chapter5.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text S-1151013-bibliography.pdf Download (478kB) | Preview

Abstract

Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menempatkan upah buruh dalam kedudukan sebagai kreditor preferen, karena memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan memang mewajibkan perusahaan yang pailit harus mendahulukan pemenuhan hak-hak pekerja seperti pesongan dan hak-hak lainnya. Namun dalam Pasal 21 UU Perpajakan, negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Ketentuan dalam pasal ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Sembilan pegawai PT. Pertamina mengajukan permohonan melakukan Pengujian Pasal 95 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2013 dengan Nomor 67/PUU-XI/2013. MK mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian yang dalam amar putusannya mengadili bahwa : Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penelitian skripsi ini dilakukan pada prinsipnya adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 terkait dengan uji materi Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan juga untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diterapkan apabila kurator tidak mendahulukan pembayaran upah pekerja/buruh dalam kepailitan. Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan metode perbandingan hukum dengan sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (library research). Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, maka analisis digunakan dengan secara kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif. Dasar pertimbangan hukum Hakim MK terhadap Putusan MK tersebut dikarenakan bahwa pekerja/buruh yang merupakan bagian dari pembangunan Negara sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang dimana pekerja/buruh berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja karena kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya harus menjadi prioritas. Selain itu juga terhadap sanksi hukum apabila kurator yang tidak menjalankan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat melakukan upaya hukum dengan menggunakan mekanisme dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang yaitu mendaftarkan gugatan renvoii atau gugatan lain-lain ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Actions (login required)

View Item