Tindakan Upstream Acquisition pada Induk Perusahaan Multinasional yang Berdampak Restrukturisasi Pekerja Ditinjau dari Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Lee, Lie Ling (2018) Tindakan Upstream Acquisition pada Induk Perusahaan Multinasional yang Berdampak Restrukturisasi Pekerja Ditinjau dari Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text t-16105204-abstract-en.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text t-16105204-abstract-id.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text t-16105204-bibliography.pdf Download (486kB) | Preview
Preview	Text t-16105204-chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text t-16105204-chapter2.pdf Download (3MB) | Preview
	Text t-16105204-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (709kB) | Request a copy
	Text t-16105204-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text t-16105204-chapter5.pdf Download (477kB) | Preview
Preview	Text t-16105204-cover-id.pdf Download (24kB) | Preview

Abstract

Kewenangan induk perusahaan multinasional yang berada di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindakan restrukturisasi pekerja Indonesia.Tindakan restrukturisasi ini terjadi karena adanya kekosongan hukum yang tidak mengatur tentang batasan wewenang dari induk perusahaan multinasional yang berada di luar wilayah Indonesia dan bukan berbadan hukum Indonesia dan jelas terjadi bentrokan dengan Pasal 151 ayat(1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2b) Undang-Undang No.25 Tentang Penanaman Modal, dimana penanaman modal bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mensejakterakan pekerja. Penelitian ini akan memakai 3 (tiga) teori yaitu teori perlindungan hukum (Philipus M.Hadjon), Teori Cita Hukum Pancasila (B.Arief Sidharta) dan teori hukum investasi dispense. Metode penelitian adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analytical & conceptual approach) dengan obyek penelitian landasan teoritis dan landasan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data sekunder dengan memakai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa terjadinya kekosongan hukum yang mengatur batasan-batasan wewenang dari induk perusahaan multinasional yang berada di wilayah Indonesia melakukan tindakan restrukturisasi perusahaan. Argumentasi peneliti adalah kekosongan atas perlindungan hukum atas pekerja Indonesia dari tindakan restrukturisasi pekerja dari induk perusahaan yang tidak berbadan hukum di Indonesia.Peneliti merekomendasikan agar pemerintah harus membuat undang-undang untuk mengisi kekosongan tersebut dan pemerintah khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal berperan aktif melakukan pengawasan dan pembaharuan data perusahaan multinasional dari dalam dan luar negeri. ********************************************************************** Authorities of the multinational parent company which domicile outside of Indonesia to do restructuring to Indonesia’s workers. The restucturing action occurs due to lacuna of law which has not set about the restriction of the authority of the parent company which is outside the territory of Indonesia and it is not established in Indonesia and it is contradiction with article 151 paragraph (1) of law No. 13 Year 2003 about Labour Law and article 3 paragraph (2b) of the Act No. 25 About Investing, where capital investment is aimed at creating jobs and labour welfare. This research is utilizing three theories i.e. the theory of legal protection by Philipus m. Hadjon), theory of law Pancasila by B. Arief Sidharta and the theory of investment law dependence. The research will adopt normative legal research with applying legal statute approcah and analytical and conceptual approach. This paper research by reviewing the regulation, doctrine, books, and journals. This method is not only merely describe the norm presented to objects but the method will find the solution and answer of the issue. This research argues that absence of the labor law protection from abroad implication is not in line. The reseachers found out that lacuna of law to arrange the limitation of the authorities of the parent company of multinational which is not established Indonesia and it has a big authority to restructure the labour in its affliation company in Indonesia. Researchers recommend to creating new law to fill the lacuna of law and government must pro active and fast action to monitor and update the multinational company data and information from in domestic or abroad.

Actions (login required)

View Item