Efektivitas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang

Mulyadi, Mulyadi (2018) Efektivitas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text t-16105217-abstract-en.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text t-16105217-abstract-id.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text t-16105217-bibliography.pdf Download (410kB) | Preview
Preview	Text t-16105217-chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text t-16105217-chapter2.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text t-16105217-chapter3.pdf Download (894kB) | Preview
Preview	Text t-16105217-chapter4.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text t-16105217-chapter5.pdf Download (409kB) | Preview
Preview	Text t-16105217-cover-id.pdf Download (66kB) | Preview

Abstract

Salah satu prioritas pemerintahan Joko Widodo saat ini adalah sektor pelayanan publik, pelayanan publik merupakan hal dasar dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memenuhi kebutahan masyarakatnya. Banyaknya informasi pemberitaan terkait layanan publik yang kurang memuaskan membuat pemerintahan sekarang sangat konsent untuk melakukan pembenahan. Saat ini masyarakat sudah hidup di era digital yang mana informasi dapat dengan cepat di sajikan langsung melalui internet. Tidak terkecuali Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang, sangat memahami dan menerima sebuah komplaint merupakan alat untuk memacu penyelenggaraan pelayanan agar lebih baik lagi. Oleh karnanya sangat penting merespon segala macam keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai alat untuk meberikan pelayanan yang terbaik. Metode yang digunakan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (mix method). Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif (persepsi manusia) dengan bantuan kuesioner. Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein), yaitu Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP Dipilihnya penelitian hukum ini karena adanya perbedaan antara aturan hukum yang dikehendaki (Das Sollen) dengan realita yang terjadi (Das Sein) yang terjadi di BP2T Kota Tanjungpinang. Hasil yang diperoleh belum efektifnya Permendagri No, 24 Tahun 2006 di BP2T Kota Tanjungpinang, terhadap penyelenggaraan perizinan yang ditandai dengan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang masih rendah. ********************************************************************** One of the priorities of the current Joko Widodo administration is the public service sector, public services are the basic thing in the administration of the government to fulfill the needs of its people. The large amount of information related to public services that is less satisfactory makes the current government very concentrated to make improvements. At present the community has lived in a digital era where information can be quickly presented directly through the internet. No exception, the Integrated Licensing Service Agency of Tanjungpinang City, deeply understanding and accepting a complaint, is a tool to spur service delivery to be even better. The karnanya is very important in responding to all kinds of complaints that are conveyed by the community as a tool to provide the best service. The method used is a quantitative approach that combines both qualitative and quantitative data input (mix method). Because in this study, the author departs from a case study that produces qualitative data input (human perception) with the help of a questionnaire. The Sociological Juridical Approach is aimed at reality by looking at the application of the law (Das Sein), namely Permendagri No. 24 of 2006 concerning Guidelines for the Implementation of PTSP This legal research was chosen because of the difference between the desired legal rules (Das Sollen) and the reality that occurred (Das Sein) which occurred in BP2T Tanjungpinang City. The results obtained were not effective yet by Permendagri No, 24 of 2006 in the Tanjungpinang City BP2T, on the implementation of permits which were marked by the results of the Community Satisfaction Survey which was still low.

Actions (login required)

View Item