Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (studi Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Batam)

Hendi, Hendi (2020) Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (studi Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Batam). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1451071-abstract-en.pdf Download (947kB) | Preview
Preview	Text s-1451071-abstract-id.pdf Download (772kB) | Preview
	Text s-1451071-bibliography.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text s-1451071-chapter1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text s-1451071-chapter2.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB) | Request a copy
	Text s-1451071-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text s-1451071-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text s-1451071-chapter5.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text s-1451071-cover-id.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB) | Request a copy

Abstract

Penulis melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Batam ) penelitian ini memiliki latar belakang terkait kebutuhan kredit yang tidak hanya dibutuhkan oleh para pelaku usaha dalam menunjang usahanya namun juga bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hanya bergantung pada gaji bulanan tidak jarang memaksa mereka untuk mencari sumber pendapatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhannya melalui pinjaman kredit. Berbeda dengan kredit yang diberikan pada masyakarat atau para pelaku usaha pada umumnya, kredit yang diberikan bank kepada para PNS/ASN dapat diberikan dengan hanya meminta jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). SK PNS merupakan surat keputusan yang diberikan kepada seorang ASN/PNS Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yakni penulis melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat dan jenis data yang digunakan adalah Data Primer sebagai data utama dan Data Sekunder sebagai data pendukung. Data Primer yang digunakan penulis adalah wawancara dan observasi di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Batam Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan SK memiliki kelemahan apabila terjadi wan prestasi dan resiko kredit macet karena ketiadaan jaminan tambahan ( collateral ) sehingga perlu dilakukan optimalisasi prosedural maupun pengawasan terhadap proses pelaksanaan jaminan dengan SK PNS untuk memperkecil resiko . Selain itu perlu dilakukan penerapan Standar Operating Procedure (SOP) secara lebih efektif, persyaratan administrasi yang lebih ketat sebagai dasar pemenuhan hak dan kerwajiban sesuai dengan Perjanjian Kredit . ********************************************************************** The author conducts research entitled Juridical Review of Credit Agreements Using Guarantees of Decree on the Appointment of Civil Servants (Study at PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Batam). for people with fixed income such as Civil Servants (PNS) or State Civil Apparatus (ASN). Income of Civil Servants (PNS) who only depend on monthly salaries often forces them to look for other sources of income in order to meet their needs through credit loans. In contrast to loans given to the public or business people in general, loans given by banks to civil servants / ASN can be given by simply asking for collateral in the form of a Decree on Appointment of Civil Servants (PNS Decree). PNS SK is a decree given to an ASN / PNS In this study, the type of research that the author uses is empirical legal research type, in the sense of research conducted by the writer looking at the law in the real sense and examining how the law works in the community environment and the type of data used is Primary Data as primary data and Secondary Data as supporting data. Primary data used by the author are interviews and observations at PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Batam Based on the research results, it is necessary to perform procedural optimization and supervision of the process of implementing guarantees with the PNS Decree so that both parties, both creditors and debtors, can minimize the risk of each PNS credit agreement. It is necessary to apply the Operating Procedure (SOP) more effectively, tougher administrative requirements as the basis for fulfilling rights and obligations in accordance with the Credit Agreement.

Actions (login required)

View Item