Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Kebebasan Berekspresi Melalui Sosial Media yang Merugikan Hak Asasi Manusia Pihak Lain

Andriyani, Helen (2020) Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Kebebasan Berekspresi Melalui Sosial Media yang Merugikan Hak Asasi Manusia Pihak Lain. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1651122-abstract-en.pdf Download (80kB) | Preview
Preview	Text s-1651122-abstract-id.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1651122-bibliography.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1651122-chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1651122-chapter2.pdf Download (1MB) | Preview
	Text s-1651122-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text s-1651122-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text s-1651122-chapter5.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1651122-cover-id.pdf Download (15kB) | Preview

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Bentuk interaksi manusia sendiri tidak lagi memerlukan interaksi langsung secara fisik seiring berkembangnya teknologi. Media-media yang dapat dipergunakan untuk berinteraksi pun semakin bervariasi yang kemudian disebut sebagai media sosial. Dalam media sosial ini, manusia diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sebagai wujud dari dari hak asasi seseorang. Namun kebebasan yang dimaksudkan kemudian dipergunakan secara tidak bertanggung jawab oleh beberapa oknum sehingga akhirnya mengganggu hak asasi pihak lain untuk memperoleh rasa damai. Maka dari itu penulis tergerak untuk melakukan penelitian yuridis terhadap pengaturan, pengategorian, serta perlindungan hukum terhadap kasus penyimpangan kebebasan berekspresi melalui media sosial. Untuk mengupas permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, serta jenis analisis deskriptif. Metode ini penulis pilih agar dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan teori dan asas hukum untuk dapat dianalisis dan memperoleh jawaban. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sampai saat ini undang-undang yang berlaku belum dapat memenuhi unsur kebahagiaan yang dimaksudkan Jeremy Bentham, yakni: kebutuhan dasar, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan keadilan. Pengategorian terhadap bentuk kebebasan berekspresi yang menyimpang pun belum diatur secara jelas dan tegas. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk meninjau ulang undang-undang terkait teknologi yang berlaku saat ini: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. ********************************************************************** As social creatures, humans have a tendency to interact with each other to meet the needs of both their physical and mental life. These interactions change shape as technology develops into an interaction that does not require physical meetings between the two parties. The media that can be used to interact are increasing in variety and are called social media. In this social media, humans are given the freedom to express themselves, remembering as this is a part of a person’s basic rights. However, the intended freedom is then used by some parties so that it eventually interferes with the rights of others feel safe and peaceful. To that end, the author is moved to conduct juridical research on the regulation, categorization and legal protection towards cases of freedom of expression violation through social media. To explore this problem, the author uses normative research methods, descriptive analysis and data collection with literature studies. This method of writing was chosen by the author to be able to provide an overview of the existing problems which is then associated with the theory and legal principles to be analyzed and obtain answers from. Based on the results of the research conducted by the authors, the laws that exist currently have not been able to fulfill the element of happiness intended by Jeremy Bentham, namely: basic needs, welfare, legal protection and justice. The categorization of freedom of expression violation has not yet been clearly and explicitly regulated. Therefore, more attention is needed from the government to review the current technology-related laws: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Actions (login required)

View Item