Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 277 K/Pdt.Sus-Phi/2017)

Septiani, Reny (2019) Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 277 K/Pdt.Sus-Phi/2017). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551185-abstract-en.pdf Download (803kB) | Preview
Preview	Text s-1551185-abstract-id.pdf Download (803kB) | Preview
Preview	Text s-1551185-bibliography.pdf Download (916kB) | Preview
Preview	Text s-1551185-chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1551185-chapter2.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1551185-chapter5.pdf Download (934kB) | Preview
Preview	Text s-1551185-cover-id.pdf Download (15kB) | Preview

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja seharusnya tidak dilakukan secara sepihak ataupun sewenang-wenang, karena Pemutusan Hubungan Kerja itu terjadi adanya alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan seorang pekerja lepas dari perjanjian kerja dan tanggung jawab selama ia terikat dengan perjanjian kerja dari perusahaan dimana tempat ia bekerja. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap pekerja yang diputus secara sepihak oleh perusahaan dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 277/K/Pdt.Sus-PHI/2017. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan data primer. Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan, ditemukan fakta hukum bahwa pelaksanaan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh perusahaan. Pemutusan hubungan kerja harus mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan indutrial terlebih dahulu dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2017 telah memutuskan perkara yang bersesuaian dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. ********************************************************************** Termination of employment should not be carried out unilaterally or arbitrarily, because termination of employment occurs due to certain reasons that cause a worker to escape from a work agreement and responsibility as long as he is bound by a work agreement from the company where he works. But in its implementation there are still many unilateral termination of employment. The purpose of this study is to analyze the legal protection of workers who are unilaterally terminated by the company and analyze the judges and consideration of cases of unilateral termination based on the Decision of the Supreme Court Number 277 / K / Pdt.Sus-PHI / 2017. The research methodology used is normative juridical. Normative juridical research uses primary, secondary and tertiary legal materials and uses primary data. To obtain the data used library study methods and interviews. The approach used in this study is the case approach and the legal approach. Based on the research that has been done, it is found the legal fact that the unilateral termination of employment is not permitted by the company. Termination of employment must obtain a determination from an indutrial relationship dispute settlement institution and Law No. 13 of 2003 has provided legal protection for workers in accordance with the theory of legal protection proposed by Philipus M. Hadjon. In addition, the Supreme Court of the Republic of Indonesia in Decision Number 277 K / Pdt.Sus-PHI / 2017 has decided the case in accordance with the provisions in the legislation.

Actions (login required)

View Item