Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah II Batam dalam Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ramadini, Deani Anugrah (2019) Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah II Batam dalam Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551029-abstract-en.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text s-1551029-abstract-id.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text s-1551029-bibliography.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text s-1551029-chapter1.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text s-1551029-chapter2.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text s-1551029-chapter5.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text s-1551029-cover-id.pdf Download (9kB) | Preview

Abstract

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibentuk untuk mengatur struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan UMKM dalam upaya peningkatan, perlindungan, dan kepastian UMKM. Melalui kedua peraturan terebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberikan tugas dan amanat baru oleh Negara yaitu Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar terlepas dari pengaruh buruk pelaku Usaha Besar yang ingin menguasai UMKM. Penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan jenis data yang penulis gunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data tersebut, Penulis melakukan teknik studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis dengan metode desktiptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Pengawasan Kemitraan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah II Batam telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih sebatas pada melakukan kegiatan upaya pencegahan untuk menghindari adanya bentuk pelanggaran Undang-Undang. Meskipun begitu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah membuktikan bahwa Pengawasan Kemitraan ini dapat dilaksanakan dengan baik yaitu dengan melakukan peningkatan upaya sinegritas antar Pelaku usaha, Pemerintah Daerah serta Lembaga lain yang mengawasi sektor kemitraan UMKM yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menghambat KPPU dalam melakukan tugas ini yaitu berupa faktor eksternal yang meliputi budaya masyarakat yang terlibat dalam sektor UMKM serta keterbatasan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang. ********************************************************************** Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises is formed to regulate market structures that guarantee fair business competition.The issuance of Government Regulation No. 17 of 2013 on the Implementation of Law Number 20 Year 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises is basically aimed at empowering Micro, Small, and Medium Enterprises in improving their protection and certainty.Through these two regulations, the Business Competition Supervisory Commission is given a new mandate by the State that is the Supervision of Micro, Small and Medium Enterprises Partnerships (UMKM) so that it is free from the bad influence of Large Business who want to control UMKM. The author conducted normative juridical research with the type of data that the author uses, namely secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To obtain these data, the author conducted library research and interview techniques and analyzed them with qualitative descriptive methods. Based on the results of research by the author, the Supervision of Partnership conducted by the Regional Office II Batam has been carried out in accordance with the provisions of the legislation and is still limited to carrying out preventive measures to avoid any form of violation of the Law. Nevertheless, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has proven that the Partnership Oversight can be carried out well, namely by making efforts to increase the integrity of business actors, regional governments and other institutions that oversee the UMKM partnership sector, namely the State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises. However, there are several factors that hinder KPPU in carrying out this task, namely in the form of external factors which include the culture of the people involved in the UMKM sector as well as the limited authority given by the law.

Actions (login required)

View Item