Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karimun (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710k/PID.SUS/2014)

Aulya, Silvi (2019) Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karimun (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710k/PID.SUS/2014). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551070-abstract-en.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text s-1551070-abstract-id.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text s-1551070-bibliography.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text s-1551070-chapter1.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text s-1551070-chapter2.pdf Download (368kB) | Preview
Preview	Text s-1551070-chapter5.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text s-1551070-cover-id.pdf Download (14kB) | Preview

Abstract

Hakim memiliki tugas yang sangat berat didalam persidangan karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja di dalam putusan perkara yang dihadapi, melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujudnya suatu kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PID.SUS/2014 terdapat kasasi kurang puas dari jaksa sehingga dalam pembuatan upaya hukumnya tanpa ada dasar hukum keliru. Dengan itu peneliti ingin mengkaji lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji pada norma-norma hukum. Sebagai hasil dari penelitian ini tepatnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PID.SUS/2014 terdapat bahwa putusan dari mahkamah agung menolak untuk memerika atas pertimbangan dari jaksa di karenakan novum dalam pembuktian jaksanya tidaklah berdasar atas penerapan yang salah dalam hukum untuk itu sebagai dasar alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Karena dalam undang-undang kepabeanan yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, mengenai unsur yuridis nya dengan ancaman minimum dan maksimumnya adalah 1 tahun oleh karena itu sudah benar dan sudah sesuai dengan fakta hukum yang berkepastian hukum. ********************************************************************** The task of judges is very heavy, because it not only considers the legal interest in the case decisions it faces but also considers the sense of justice of the community in order to realize legal certainty. Judges and verdicts are still demanded by the community to be fair, but as human beings also judges in their decisions are not possible to satisfy all parties. In the Decision of the Supreme Court Number 1710 K / PID.SUS / 2014 there was an unsatisfied cassation from the prosecutor so that in making legal remedies without any wrong legal basis. With that the researcher wants to study more deeply by using normative legal research methods, namely by studying the legal norms. As a result of this research, precisely in the Supreme Court Decision Number 1710 K / PID. SUS / 2014, it was found that the decision of the Supreme Court refused to examine the considerations of the prosecutors because the Novum in the evidence of the prosecutor was not based on the wrong application of the law for that basis the reasons for the appeal of the Public Prosecutor cannot be justified, because the Court of Appeal that upheld the District Court and decision was correct and was not wrong to apply the law. Because the customs law is legally relevant precisely and correctly according to the legal facts revealed before the trial, regarding its juridical element with a minimum and maximum threat is 1 year because it is correct and in accordance with legal facts with legal certainty

Actions (login required)

View Item