Efektivitas Perubahaan atas Peraturan Pemerintahaan Nomor 37 Tahun 1998 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Batam

Pangestu, Tandias (2019) Efektivitas Perubahaan atas Peraturan Pemerintahaan Nomor 37 Tahun 1998 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1351079-abstract-en.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text s-1351079-abstract-id.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text s-1351079-bibliography.pdf Download (468kB) | Preview
Preview	Text s-1351079-chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1351079-chapter2.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1351079-chapter5.pdf Download (321kB) | Preview
Preview	Text s-1351079-cover-id.pdf Download (99kB) | Preview

Abstract

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.Baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai tempat berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari.Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia, karena mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia dalam rangkamenciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengatur dan menertibkan masalah pertanahan telah dikeluarkan berbagai peraturan hukum pertanahan yang merupakan pelaksanaandari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai Hukum Tanah Nasional. Peraturan hukum wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120. Implementasi pelaksanaan dan pembagian wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perspektif peraturan pemerintah disebutkan pada Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120. ********************************************************************** Land is one of the important factors in human life that has been given by God Almighty. It is good as a source of livelihood and as a human foothold in the continuity of daily life. Land is very closely related to humans, because it has economic value for all aspects of human life. in order to create prosperity and prosperity for the people. In order to regulate and regulate land issues various regulations on land law have been issued, which are the implementation of Law Number 5 Year 1960 concerning Basic Principles of Agrarian Law as National Land Law. The legal regulation of the working area of the Land Deed Making Officer (PPAT) is regulated in Article 12 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 Year 2016 concerning changes to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Official Regulations for Land Deed Makers (PPAT) of 2016 Republic of Indonesia Number 120 Implementation of the implementation and division of work areas of Land Deed Officials (PPAT) in the perspective of government regulations is stated in Article 12 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 Year 2016 concerning changes to Government Regulations Number 37 of 1998 concerning Position Regulations for Officials of Land Deed Making (PPAT) of the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 120.

Actions (login required)

View Item