Tinjauan Hukum Melebihi Kapasitas (Overcapacity) Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam berdasarkan Sistem Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Angelya, Shindy (2019) Tinjauan Hukum Melebihi Kapasitas (Overcapacity) Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam berdasarkan Sistem Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551106-abstract-en.pdf Download (336kB) | Preview
Preview	Text s-1551106-abstract-id.pdf Download (320kB) | Preview
Preview	Text s-1551106-bibliography.pdf Download (824kB) | Preview
Preview	Text s-1551106-chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1551106-chapter2.pdf Download (551kB) | Preview
Preview	Text s-1551106-chapter5.pdf Download (263kB) | Preview
Preview	Text s-1551106-cover-id.pdf Download (96kB) | Preview

Abstract

Overcapacity terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Batam tidak sebanding dengan sarana hunian di Lapas. Beberapa faktor pendorong terjadinya overcapacity yang berorientasi pada pidana penjara. Hak-hak narapidana yang tergolong pembinaan narapidana tidak dilaksanakan di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga dapat dilaksanakan pembinaan diluar lembaga Permasyarakatan seperti pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Kebijakan pengetatatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang memberikan dasar hak narapidana untuk memperoleh remisi. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan yang baik harus dilakukan penyempurnaan terhadap aturan yang ada dan merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, agar pengaturan syarat remisi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Penelitian dilakukan dengan metode empiris sosiologis. Penelitian empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama. Peneliti meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlu dilakukan adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sehingga lapas tidak menjadi overcapacity, penyidik serta penuntut umum dituntut lebih selektif dalam melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan juga melakukan revisi KUHP khusus tentang sanksi pidana pokok tentang kerja sosial tanpa harus dihukum dan masuk penjara berdasarkan keadilan restorative justice. ********************************************************************** Overcapacity occurs because the growth rate of residents of Batam Class IIa Penitentiary Institution is not comparable with residential facilities in penitentiary. Several factors have contributed to the overcapacity that is oriented towards imprisonment. The rights of prisoners belonging to prisoner formation are not carried out in a Penal Institution but can also be carried out outside the Correctional Institution such as giving remissions and parole. The policy for recording the conditions for granting remissions and parole is regulated in Government Regulation Number 99 of 2012 in contravention of Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Services which provides the basis for prisoners' right to obtain remission and parole. Therefore, to achieve a good goal, improvements must be made to existing rules and revise Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Services, so that the conditions for remission and parole conditions are in accordance with the correctional system. The study was conducted by sociological empirical methods. Empirical research using primary data as the main data. The researcher examined the primary data found in the field by conducting observations and interviews. Processing of legal materials is carried out in a qualitative descriptive manner. The results of this study conclude that there needs to be a revision of Government Regulation No. 99 of 2012 so that prisons do not become overcapacity, investigators and prosecutors are required to be more selective in detaining suspects suspected of committing crimes and also revising a special Criminal Code concerning basic criminal sanctions about work socially without having to be punished and go to prison based on restorative justice.

Actions (login required)

View Item