Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Online di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Wahyuni, Cici Sri (2019) Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Online di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551146-abstract-en.pdf Download (604kB) | Preview
Preview	Text s-1551146-abstract-id.pdf Download (606kB) | Preview
Preview	Text s-1551146-bibliography.pdf Download (751kB) | Preview
Preview	Text s-1551146-chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1551146-chapter2.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text s-1551146-chapter5.pdf Download (944kB) | Preview
Preview	Text s-1551146-cover-id.pdf Download (37kB) | Preview

Abstract

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan mekanisme peralihan hak barang dalam proses jual beli secara online, menjelaskan penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara online, dan memberikan informasi realitas mengenai transaksi jual beli secara online. Penulis menggunakan jenis penelitian Normatif. Dimana penulis melakukan penelitian yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan. Yang mana penulis pahami serta telaah aturan tersebut untuk dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis. Transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce) merupakan transaksi yang paling banyak digunakan pada era digital saat ini. Selain karena kemudahan, transaksi secara elektronik juga membantu mengefisiensikan waktu dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara online. Namun, dengan kemudahan transaksi secara online tersebut masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing pihak, baik pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha. Sehingga diperlukan aturan-aturan yang mengatur secara khusus untuk mengatur tentang perlindungan dari kepentingan-kepentingan antara kedua belah pihak tersebut. Adapun aturan yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peralihan hak barang dalam transaksi secara online terjadi ketika barang yang disepakati oleh kedua belah pihak telah diterima oleh konsumen secara langsung. Artinya bahwa masing-masing pihak telah memiliki hak ketika para pihak secara bersama-sama menyatakan persetujuan dengan dasar itikad baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jika terjadinya perselisihan ketika bertransaksi secara online dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun jalur di luar pengadilan. Sehingga masing-masing pihak dapat menuntut hak-hak yang belum terpenuhi. ********************************************************************** The purpose of this study is to explain the mechanism of the transfer of goods rights in the process of buying and selling online, explain the settlement of disputes in buying and selling transactions online, and provide information about the reality of online buying and selling transactions. The author uses the type of Normative research. Where the author conducts research based on legislation. Which writer understands and studies these rules to be able to answer the problems raised by the author. E-commerce transactions are the most widely used transactions in the current digital era. In addition to convenience, electronic transactions also help to streamline the time in carrying out buying and selling transactions online. However, with the ease of online transactions there are still many obstacles faced by each party, both the consumer and the business actor. So we need rules that specifically regulate the protection of interests between the two parties. The rules that govern it are Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Transfers of goods rights in online transactions occur when goods agreed upon by both parties are received directly by consumers. This means that each party has rights when the parties jointly declare an agreement in good faith. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, if a dispute arises when transacting online, it can be resolved through court channels and off-court channels. So that each party can claim rights that have not been fulfilled.

Actions (login required)

View Item