Analisis Hukum Internasional Terhadap Kebijakan Satu Tiongkok Sebagai Usaha Republik Rakyat Cina Dalam Mencegah Kemerdekaan Taiwan Ditinjau Dari Resolusi Majelis Umum PBB 2625

Halim, Jhonson (2019) Analisis Hukum Internasional Terhadap Kebijakan Satu Tiongkok Sebagai Usaha Republik Rakyat Cina Dalam Mencegah Kemerdekaan Taiwan Ditinjau Dari Resolusi Majelis Umum PBB 2625. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551105-abstract-en.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Text s-1551105-abstract-id.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text s-1551105-bibliography.pdf Download (360kB) | Preview
Preview	Text s-1551105-chapter1.pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text s-1551105-chapter2.pdf Download (542kB) | Preview
Preview	Text s-1551105-chapter5.pdf Download (298kB) | Preview
Preview	Text s-1551105-cover-id.pdf Download (16kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti Kebijakan Satu Tiongkok yang dikeluarkan oleh pemerintah RRC mengenai kekuasaan atas bangsa Cina yang juga melahirkan Hukum-Anti Pemisahan Diri pada tahun 2005. Penelitian terhadap kebijakan ini dilakukan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 2625 tentang asas kesetaraan hak dan hak penentuan nasib sendiri. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa objek penelitian dengan bahan hukum yang ada. Penulis juga menggunakan pendekatan Statute approach yaitu pendekatan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa Kebijakan Satu Tiongkok telah menyebabkan beberapa dampak pada sektor hubungan internasional dan kemerdekaan Taiwan. Penulis juga menyimpulkan bahwa Taiwan memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah RRC dalam hal kebijakan tersebut, serta terdapat ketidaksesuaian antara Kebijakan Satu Tiongkok dengan hukum internasional yaitu Piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB 2625. ********************************************************************** This research was conducted to study One China Policy which was issued by People’s Republic of China’s government about legitimacy over China land which also gave birth to Anti-Secession Law in 2005. The research was conducted based on UN General Assembly Resolution 2625 about the principle of international law especially the principle of equal rights and self determination. In conducting the research, author has used judicial normative research method which is a method that study the research object by analyzing existing legal material. Author has also used statute approach which is an approach that analyze the existing codified law. In conducting this research, author found that One China Policy has caused several impacts on international relations dan the independence status of Taiwan. Author Concluded that Taiwan has a different view with PRC government regarding the policy, and that there are incompabilities between One China Policy and international law which are the UN Charter and UN General Assembly Resolution 2625.

Actions (login required)

View Item