Analisa Yuridis Dasar Pengenaan Tarif Terendah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Terhadap Suatu Objek Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam

Safitri, Febriani Eka (2018) Analisa Yuridis Dasar Pengenaan Tarif Terendah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Terhadap Suatu Objek Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1451087-abstract-en.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1451087-abstract-id.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1451087-bibliography.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text s-1451087-chapter1.pdf Download (8MB) | Preview
Preview	Text s-1451087-chapter5.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text s-1451087-cover-id.pdf Download (493kB) | Preview

Abstract

Abstrak Semenjak pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan yang besar dalam hal mengurus pembiayaan pengeluaran daerah. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Batam yang akhir-akhir ini sedang gencar melakukan pembangunan Infrastruktur. Maka dari itu Pemko Batam sedang merancang suatu aturan yang nantinya akan dikenal sebagai Zona Nilai Tanah yang diharapkan dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan menjadikan bahan pengembangan wawasan secara yuridis atas Rancangan Pemerintah Kota Batam terhadap pemberlakuan tarif terendah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Kota Batam. Prosedur atau cara yang diterapkan oleh peneliti yakni metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dengan cara studi pustaka, observasi dan wawancara. Penulis menghasilkan manfaat teoritis serta praktis pada penelitian ini yaitu memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam menjawab serta menganalisa dan menjadi bahan guna penimbangan dalam mengevaluasi permasalahan yang ada secara yuridis, untuk diaplikasikan penggunaannya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, adapun peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan yang besar semenjak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah. dimana setiap daerah diberikan kewenangan yang besar dalam hal mengurus daerahnya sendiri. Begitu pula dengan kewenangan untuk menerbitkan produk hukum guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batam. ********************************************************************** Abstract Since the enactment of the Regional Autonomy Law. Each region has a great authority in terms of taking care of financing regional spending. Likewise with the Government of Batam are lately being intensively infrastructure development. Thus the Government of Batam are devising a rule that will later be known as the Land Value Zone which is expected to help improve the original income Batam. The aim of this thesisto find out and make material legally knowledge developmenton Draft Batam City Government on the use of the lowest rates of Customs Acquisition of Land and or building Batam. Procedure or method applied by the researchers that normative legal research methods using by way of literature study, observation and interviews. Author produce theoretical and practical benefits of this research is to contribute ideas, especially in answering and analyzing and became materials to weigh in evaluating existing problems legally, to be applied to its use in solving the existing problems. In this study, researchers concluded that while the Government of Batam has a great authority since the enactment of the Law on Regional Autonomy. where each area is given greater autonomy in terms of taking care of their own areas. Similarly, the authority to issue legal products in order to increase revenue Batam.

Actions (login required)

View Item