Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Imigrasi terhadap Maskapai Lion Air

Jesse, Jesse (2019) Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Imigrasi terhadap Maskapai Lion Air. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1351047-abstract-en.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text s-1351047-abstract-id.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text s-1351047-bibliography.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text s-1351047-chapter1.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text s-1351047-chapter5.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text s-1351047-cover-id.pdf Download (98kB) | Preview

Abstract

Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia Tindakan Keimigrasian sebagai tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses pengadilan. Tindakan Keimigrasian ini dikenal juga sebagai tindakan non-legislasi. Dunia penerbangan tidak lepas dari keimigrasian seperti visa, izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian, Permasalahan timbul ketika terjadi pelanggaran imigrasi yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban dari beberapa pihak, baik itu pihak maskapai maupun pihak konsumen. Hal tersebut terjadi pada kasus maskapai Lion Air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban hukum kepada para pihak yaitu pihak maskapai selaku pengangkut dan keempat Penumpang yang tidak melalui proses imigrasi, maka dari itu dibuatlah rumusan masalah Bagaimana pertanggungjawaban hukum maskapai Lion Air yang menurunkan penumpang dari luar Indonesia tanpa melalui proses imigrasi dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pada penumpang tiga orang Warga Negara Indonesia dan satu Warga Negara Asing yang memasuki wilayah negara Indonesia tanpa melalui proses imigrasi ? penulis membahas lanjut dengan berlandasankan secara yuridis yaitu Undang-undang no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2015. Undang-undang no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan landasan KUHPer. Untuk secara teori penulis menganalisa dengan teori pertanggunjawaban Hans Kelsen. Pertanggungjawaban hukum maskapai Lion Air yang menurunkan penumpang dari luar indonesia tanpa melalui proses imigrasi terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu pertanggungjawaban administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pertanggungjawaban hukum pada penumpang tiga orang warga negara Indonesia dan satu warga negara asing yang memasuki wilayah negara indonesia tanpa melalui proses imigrasi adalah pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. ********************************************************************** Immigration law is a set of instructions that regulate the order of the people in the territory of the Republic of Indonesia and the supervision of foreigners in the territory of Indonesia Immigration Measures as administrative measures in the field of immigration outside the court process. This Immigration Act is also known as non-legislation. The world of aviation cannot be separated from immigration such as visas, entry permits, registration of foreigners, re-entry permits, non-return permits, RI Travel Letters, departure signs, immigration certificates and immigration changes, Problems arise when an immigration violation results in the accountability of several parties, both the airline and the consumer. This happened in the case of the Lion Air airline. This study aims to determine the legal liability of the parties, namely the airline as the carrier and the four passengers who do not go through the immigration process, therefore formulation of the problem What is the legal responsibility of Lion airlines that reduce passengers from outside Indonesia without going through the immigration process and how legal liability to passengers of three Indonesian citizens and one foreign national who enter the territory of Indonesia without going through the immigration process? the author discusses further with a juridical basis, namely Law no. 6 of 2011 concerning Immigration, Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia Number PM 30 Year 2015. Law no.08 of 1999 concerning Consumer Protection and KUHPer foundation. In theory, the writer analyzes the accountability theory of Hans Kelsen. The legal liability of Lion Air airlines that reduce passengers from outside Indonesia without going through the immigration process consists of 2 (two) forms, namely administrative accountability and criminal sanctions as stipulated in Article 114 of Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration. Legal liability for passengers of three Indonesian citizens and one foreign citizen who enters the territory of Indonesia without going through the immigration process is criminal responsibility as regulated in Article 113 of Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration.

Actions (login required)

View Item