Kuswanti, Deslie (2018) Analisa Yuridis Pemilihan Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah dengan Sistem Pemilihan Uncontested Election Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 100/PUU-XIII/2015. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.
Full text not available from this repository. (Request a copy)Abstract
Pilkada serentak yang diselenggarakan pada Tahun 2015 mengakibat lahirnya hal yang baru dalam pemilihan Kepala Daerah di Negara Indonesia, yakni adanya satu pasangan calon atau calon tunggal yang maju dalam pemilihan Kepala Daerah. Salah satu permasalahan yang muncul karena adanya calon tunggal yaitu mengakibatkan pelaksanaan Pilkada pada beberapa daerah yang memiliki Calon Tunggal harus ditunda. Menunda pilkada mengakibatkan tidak terpenuhinya hak memilih dan dipilih, oleh karena itu di lakukan pengujian terhadap Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gurbenur, Bupati dan Wali Kota, yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pemilihan pasangan calon tunggal Kepala Daerah dengan sistem pemilihan uncontested election berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 100/PUU-XIII/2015 dan apa saja problematika yang timbul akibat adanya Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa Pemilihan dengan Calon Tunggal demokratis dikarenakan telah melindungi hak konstitusional rakyat dan melindungi rakyat dari tindakan yang bersifat deskriminatif, dimana daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon dapat tetap menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah seperti daerah yang memiliki lebih dari satu pasangan calon. ********************************************************************** Simultaneous regional elections held in 2015 resulting a new things in the election of Regional Heads in Indonesia, that is the existence of one candidate pair or a single candidate who advanced in the selection of Regional Heads. One of the problems that arises due to the existence of a single candidate, the impact of this problem is the implementation of the elections in several regions that have a Single Candidate must be delayed. Delaying the election breaking the rules of the right to vote and be elected, therefore it is tested against “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gurbenur, Bupati dan Wali Kota, yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah”. This study discusses how the election of a single candidate for the Regional Head with an uncontested election system based on the decision of the Constitutional Court Number. 100/PUU-XIII/2015 and what are the problems that arise as a result of the Election of Regional Heads with Single Candidates. This research is a normative research, using descriptive qualitative methods. The results show that the Election with Single Candidates is democratic, because its protecting the constitutional rights of the people and protecting the people from discriminatory actions, where as the regions that only have one candidate pair can held an elections for Regional Heads same as the regions that have more than one candidate pair.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | Similarity: 15 |
| Uncontrolled Keywords: | Single Candidate, Constitutional Court Decision, Democracy |
| Subjects: | K Law K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | School of Law > Law Science |
| SWORD Depositor: | Admin Repository Universitas Internasional Batam |
| Depositing User: | Admin Repository Universitas Internasional Batam |
| Date Deposited: | 13 Nov 2018 10:34 |
| Last Modified: | 13 Nov 2018 10:34 |
| URI: | http://repository.uib.ac.id/id/eprint/1129 |
Actions (login required)
 |
View Item |
