Kebijakan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik di Kantor Bersama Samsat Batam (Studi Analisis Kebijakan Pelayanan PKB berdasar Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/199

Junaidi, Junaidi (2013) Kebijakan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik di Kantor Bersama Samsat Batam (Studi Analisis Kebijakan Pelayanan PKB berdasar Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/199. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text T-1152047-abstract_idp.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text T-1152047-bibliographyp.pdf Download (403kB) | Preview
Preview	Text T-1152047-chapter1p.pdf Download (467kB) | Preview
Preview	Text T-1152047-chapter2p.pdf Download (579kB) | Preview
	Text T-1152047-chapter3p.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text T-1152047-chapter4p.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
Preview	Text T-1152047-chapter5p.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text T-1152047-cover_idp.pdf Download (338kB) | Preview
Preview	Text T-1152047-table_of_contentsp.pdf Download (408kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pelayanan PKB di Kantor Bersama Samsat Batam berdasar Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999, dan tingkat keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan PKB di Kantor Bersama Samsat Batam, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data kemudian di analisis melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999 dalam pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Batam belum dilaksanakan sepenuhnya oleh semua instansi yang ada di Samsat Batam. Hal ini disebabkan karena adanya dualisme cara pandang dan kepentingan yang saling bertentangan antar instansi, khususnya terkait dengan prosedur dipersyaratkannya KTP dan BPKB asli dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal itulah yang kemudian menyebabkan kurang profesionalnya petugas dalam memberikan pelayanan publik di Kantor Bersama SAMSAT Batam.

Actions (login required)

View Item