Tinjauan Yuridis Gratifikasi Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Firnando, Fandy (2014) Tinjauan Yuridis Gratifikasi Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1051061 COVER.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text S-1051061-table_of_contents.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text S-1051061-abstract_id.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text S-1051056-conclusion.pdf Download (396kB) | Preview
Preview	Text S-1051061-bibliography.pdf Download (410kB) | Preview
Preview	Text S-1051061-chapter1.pdf Download (396kB) | Preview
Preview	Text S-1051061-chapter2.pdf Download (2MB) | Preview
	Text S-1051061-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text S-1051061-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Tinjauan Yuridis Gratifikasi Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah tindakan gratifikasi seksual dapat dikategorikan sebagai tindakan suap ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? (2) Apakah tindakan gratifiaksi seksual dapat dipidana ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pemberian hadiah berupa layanan seks merupakan bentuk suap terkait dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena beberapa alasan antara lain (1) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (2) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lain dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pengkajian dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder. Penggalian data dilakukan dengan studi pustaka (library research). Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, maka analisis digunakan dengan secara deskriptif kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif.

Actions (login required)

View Item