Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Waralaba Dibidang Bimbingan Belajar di Kota Batam (Studi Kasus : Bimbingan Belajar Primagama)

Ayunda, Rahmi (2019) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Waralaba Dibidang Bimbingan Belajar di Kota Batam (Studi Kasus : Bimbingan Belajar Primagama). Master thesis, Universitas Internasional Batam.

	Text t-16105231-abstract-en.pdf Download (284B)
	Text t-16105231-abstract-id.pdf Download (284B)
	Text t-16105231-bibliography.pdf Download (285B)
	Text t-16105231-chapter1.pdf Download (281B)
	Text t-16105231-chapter2.pdf Download (281B)
	Text t-16105231-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (281B) | Request a copy
	Text t-16105231-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (281B) | Request a copy
	Text t-16105231-chapter5.pdf Download (281B)
	Text t-16105231-cover-id.pdf Download (281B)

Abstract

Penulisan tesis ini membahas mengenai efektivitas penerapan pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2007 tentang pembinaan dan pengawasan waralaba di kota Batam. Yang menjadi perumusan masalah didalam tesis ini adalah terkait efektivitas pasal 14 dan pasal 15 di masyarakat, problematika dalam penerapan pasal 14 dan pasal 15 serta solusi dalam menghadapi problematika dalam penerapan pasal 14 dan pasal 15. Penulisan tesis ini masuk kedalam kategori penelitian yuridis-sosiologis yang mana dalam metode pelaksanaan penelitiannya dengan mengkaji data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan megadakan penelitian terhadap data primer dilapangan dengan melakukan wawancara. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif lalu ditarik kesimpulan yang dijabarkan secara deskriptif. Pengujian tingkat efektivitas penerapan pasal 14 dan pasal 15 dari Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2007dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukan oleh Soerjono Soekanto. Dari uji efektivitas menggunakan teori tersebut, disimpulkan bahwa pasal 14 dan pasal 15 pelaksanaannya masih belum optimal dan efektif. Faktor Penegak Hukum menjadi faktor utama dari belum efektifnya penerapan pasal 14 dan pasal 15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Energy Sumber Daya Mineral Kota Batam belum pernah sekalipun melakukan pembinaan ataupun pengawasan terhadap bimbingan belajar di Kota Batam. Perlunya penyusunan aturan turunan berupa Peraturan Walikota menjadi rekomendasi dalam menghadapi problematika yang dibahas dalam tesis ini. ********************************************************************** This thesis discusses the effectiveness of the application of article 14 and article 15 of Government Regulation No. 42 of 2007 concerning the development and supervision of franchises in Batam city. The formulation of the problem in this thesis is related to the effectiveness of article 14 and article 15 in the community, problems in the application of article 14 and article 15 as well as solutions in dealing with problems in the application of article 14 and article 15. This thesis is included in the category of juridical-sociological research which in the method of conducting research is by examining secondary data first, then proceed with conducting research on primary data in the field by conducting interviews. Data were processed and analyzed using qualitative methods and conclusions were drawn descriptively. Testing the effectiveness of the application of article 14 and article 15 of Government Regulation No. 42 of 2007 was carried out using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto. From the effectiveness test using the theory, it was concluded that Article 14 and Article 15 have not been optimally and effectively implemented. Law Enforcement Factors are the main factors of the ineffectiveness of the implementation of Article 14 and Article 15. The Department of Industry and Trade and Energy of Mineral Resources in Batam City has never even provided guidance or supervision on tuition course in Batam city. The need to develop derivative rules in the form of Mayor Regulations becomes a recommendation in dealing with the problems discussed in this thesis.

Actions (login required)

View Item