Analisis Yuridis Status Kepemilikan Rumah Susun yang Berdiri diatas Tanah Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan dalam Perjanjian Bangun Guna Serah Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Januardi, Januardi (2019) Analisis Yuridis Status Kepemilikan Rumah Susun yang Berdiri diatas Tanah Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan dalam Perjanjian Bangun Guna Serah Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text s-1551110-abstract-en.pdf Download (291kB) | Preview
Preview	Text s-1551110-abstract-id.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text s-1551110-bibliography.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text s-1551110-chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text s-1551110-chapter5.pdf Download (326kB) | Preview
Preview	Text s-1551110-cover-id.pdf Download (25kB) | Preview

Abstract

Rumah susun yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan (HPL) berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) memiliki potensi sengketa di kemudian hari apabila jangka waktu hak atas tanah diatas HPL atau perjanjian BGS tersebut berakhir. Akibat hukum yang terjadi apabila jangka waktu perjanjian BGS dan HGB berakhir adalah Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) di atas tanah HPL menjadi hapus. Rumah susun yang dapat dibangun atas tanah HPL harus dilekatkan dengan HGB. Namun hak atas tanah tersebut memiliki jangka waktu penggunaan dan apabila jangka waktu tersebut berakhir maka SHMSRS juga akan hapus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa data sekunder. Penggalian data dilakukan dengan studi pustaka (library research). Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, analisis digunakan dengan secara kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kepemilikan sarusun yang didirikan berdasarkan perjanjian BGS dapat dikuasai oleh pihak swasta untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan sesudah jangka waktu tersebut pihak swasta wajib mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut kepada Pemerintah dalam keadaan baik dan siap pakai. Selain itu, perlindungan hukum bagi pemegang SHMSRS hanya ada pada jangka waktu hak atas tanah bersamanya yaitu dengan melakukan perjanjangan HGB di atas tanah HPL. ********************************************************************** Apartment that built on the land of rights to build (HGB) over rights to manage (HPL) based on build operate and transfer agreement (BOT) have potential dispute in the future whenever the time period of the HGB or BOT agreement ends. Legal consequences that occur in the time period of the both rights expired that caused Right of Strata Title Ownership on Multi-Storey Building Units (SHMSRS) over the HPL removed. Apartment can be built on the land of HPL must be attached with HGB. But the land rights have a periods of usage, and when that period expires then the SHMSRS will also be removed. This research is the normative legal research using the method of the study of librarianship. The data used in the form of secondary data. Data mining is done with the study library (library research). Once all the data have been collected, then the data can be processed and analyzed, qualitative analysis is used with the meaning of the data by grouping the aspects examined. Subsequently taken conclusion related to this research, later expounded in descriptive. Based on the research results obtained that apartment ownership established by BGS agreement can be controlled by private parties for a period of not longer than thirty years and after that time period of compulsory, the private party must transfer the ownership of the land and buildings to the Goverment freely. In addition, legal protection for holders of SHMSRS there’s only on the period of land rights with it is by doing a update of the HGB over the HPL rights.

Actions (login required)

View Item