Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 712/Pid/2015.Pn.Btm Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dewi, Eka Purnama (2017) Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 712/Pid/2015.Pn.Btm Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1351003-cover_id.pdf Download (581kB) | Preview
Preview	Text S-1351003-Table_of_Contents.pdf Download (731kB) | Preview
Preview	Text S-1351003-abstract.id.pdf Download (619kB) | Preview
Preview	Text S-1351003-Chapter1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text S-1351003-Chapter2.pdf Download (5MB) | Preview
	Text S-1351003-Chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text S-1351003-Chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text S-1351003-Chapter5.pdf Download (914kB) | Preview
Preview	Text S-1351003-Bibliography.pdf Download (834kB) | Preview

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis mengenai penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia terutama putusan No. 712/PID/2015 PN.BTM dan penilitian ini juga menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan Orang terutama dari pelaku kepada korban dalam bentuk Restitusi. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library research). Setelah semua data terkumpul, maka data kemudian diolah dan dianalisis, analisis yang digunakan secara kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data aspek - aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, maka diperoleh hasil yang ditinjau oleh peneliti dari 2(dua) rumusan permasalahan, pertama mengenai sudah tepatkah hukuman yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum mengenai hukuman para pelaku TPPO di dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, kedua mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam bentuk restitusi dari pelaku TPPO. Berdasarkan penilitian ini Penulis menilai masih banyak kekurangan dan kelemahan terutama berkaitan dengan perspektif bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukuman bagi pelaku TPPO sesuai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban.

Actions (login required)

View Item