Ramdhani, Balqis Hafifa (2017) Analisa Yuridis Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pergantian Antar Waktu Oleh Karena Kematian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.
|
Text
S-1151042-cover_id.pdf Download (19kB) | Preview |
|
|
Text
S-1151042-table_of_contents.PDF Download (418kB) | Preview |
|
|
Text
S-1151042-abstract_id.PDF Download (277kB) | Preview |
|
|
Text
S-1151042-bibliography.PDF Download (753kB) | Preview |
|
|
Text
S-1151042-chapter1.PDF Download (840kB) | Preview |
|
|
Text
S-1151042-chapter2.PDF Download (5MB) | Preview |
|
Text
S-1151042-chapter3.PDF Restricted to Repository staff only Download (460kB) |
||
Text
S-1151042-chapter4.PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
||
|
Text
S-1151042-chapter5.PDF Download (264kB) | Preview |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pemilihan kembali Wakil Gubernur sebagai akibat Wakil Gubernur menjadi Gubernur menggantikan Gubernur terpilih meninggal dunia ditinjau dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui mekanisme pemilihan pengganti Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau telah konstitusional ditinjau dari Undang UndangNomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat data hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normative kualitatif dan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Berdasarkan penelitian ini maka diperoleh hasil bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah hanya akan dilakukan jika sisa masa jabatan yang ditinggalkan tersisa 18 bulan dan calon pengganti jabatan tersebut bersifat terbatas dan harus diusulkan oleh Kepala Daerah kedalam siding Paripurna DPRD berdasarkan hasil pembicaraan dan kesepakatan Kepala Daerah dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya yang sebelumnya memenangi Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada). Mekanisme pemilihan pengganti Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau tidak berjalan dengan lancar, karena adanya Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang membuat PP Nomor 102 Tahun 2014 tidak berlaku lagi.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintahan Daerah, Pemilukada |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | School of Law > Law Science |
Depositing User: | Nadia Dery |
Date Deposited: | 21 Jun 2018 06:59 |
Last Modified: | 21 Jun 2018 06:59 |
URI: | http://repository.uib.ac.id/id/eprint/670 |
Actions (login required)
View Item |