Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Perkawinan Campuran

Diastuti, Rizki Utami (2016) Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Perkawinan Campuran. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1251022-cover_id.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text S-1251022-table_of_contents.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text S-1251022-abstract (Indonesia).pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text S-1251022-bibliography.pdf Download (255kB) | Preview
Preview	Text S-1251022-chapter1.pdf Download (557kB) | Preview
Preview	Text S-1251022-chapter2.pdf Download (2MB) | Preview
	Text S-1251022-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB)
	Text S-1251022-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (818kB)
Preview	Text S-1251022-chapter5.pdf Download (258kB) | Preview

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis mengenai perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia terhadap kepemilikan hak atas tanah akibat perkawinan campuran. Penelitian ini ditinjau dari peraturan perundangan untuk mengetahui apakah sistem pencabutan kepemilikan hak atas tanah akibat kawin campur sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusi, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library research). Setelah semua data terkumpul, maka data kemudian diolah dan dianalisis, analisis yang digunakan secara kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data aspek - aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, maka diperoleh hasil yang ditinjau oleh peneliti dari 2 (tiga) rumusan permasalahan, pertama mengenai apakah sistem penghapusan kepemilikan hak atas tanah akibat perkawinan campuran sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Konstitusi, kedua mengenai Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campur atas kepemilikan hak atas tanah.

Actions (login required)

View Item