Penerapan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Kepulauan Riau (Studi Kasus: Putusan No. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI)

Ayunda, Rahmi (2016) Penerapan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Kepulauan Riau (Studi Kasus: Putusan No. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1251064-cover_id.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text S-1251064-table_of_contents.pdf Download (321kB) | Preview
Preview	Text S-1251064-abstract.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text S-1251064-bibliography.pdf Download (342kB) | Preview
Preview	Text S-1251064-chapter1.pdf Download (598kB) | Preview
Preview	Text S-1251064-chapter2.pdf Download (3MB) | Preview
	Text S-1251064-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (484kB)
	Text S-1251064-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text S-1251064-chapter5.pdf Download (418kB) | Preview

Abstract

Letak Provinsi Kepualaun Riau yang strategis menjadikan provinsi Kepulauan Riau menarik bagi kapal- kapal asing penangkap ikan untuk melakukan tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing), faktanya ikan di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Natuna menduduki peringkat pertama di Indonesia, sebagai daerah yang paling banyak ikannya dijarah pencuri. Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang bagaimana penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana illegal fishing berdasarkan putusan pengadilan perikanan Tanjung Pinang NO.107/PID.B/2009/ PN.TPI.RNI. Jenis penelitian pada penulisan ini ialah penelitian hukum normatif, menggunkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan wawancara. Setelah semua data dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis aspek yang diteliti. Lalu ditarik kesimpulan terkait dengan penelitian ini, dengan penjabaran secara deskriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan Majelis hakim pengadilan perikanan Tanjung Pinang dalam melakukan penerapan hukum bagi pelaku illegal fishing masih kurang tepat. Terdapat pasal yang harusnya dapat dijerat pada terdakwa namun tidak diberlakukan, Dari segi pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan bahwa terhadap diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan pada telah terpenuhinya semua unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan terpenuhinya semua unsur pertanggungjawaban pidana ini memberikan konsekuensi terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana.

Actions (login required)

View Item