Implikasi Perma Nomor 4 Tahun 2015 terhadap Kompetensi PTUN dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Purnomo, Hari (2023) Implikasi Perma Nomor 4 Tahun 2015 terhadap Kompetensi PTUN dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 2052009_FF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka terdapat kewenangan baru bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara penyalahgunaan wewenang. Sebagai pedoman hukum acara persidangannya maka Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Perma Nomor 4 tahun 2015 menjadi pedoman baku hukum acara dalam persidangan perkara penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat dalam Perma tersebut diatur secara jelas bagaimana proses dan tahapan persidangan mulai dari pendaftaran permohonan sampai terakhir adanya putusan Pengadilan. Dengan terbitnya Perma Nomor 4 tahun 2015 ternyata berimplikasi pada pembatasan kompetensi absolut PTUN dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang yaitu dibatasi sebelum proses pidana. Tidak hanya berimplikasi pada kompetensi absolut, ternyata dalam penerapan hukumnya Hakim juga menafsirkan berbeda-beda mengenai frasa sebelum proses pidana sehingga menyebabkan terjadi disparitas putusan dalam mengadili perkara penyalahagunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Hukum Acara, Implikasi, Disparitas

Actions (login required)

View Item