Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Pengajuan Keberatan Atas Putusan KPPU di Pengadilan Negeri Batam

Simbolon, Pernando Hasudungan (2009) Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Pengajuan Keberatan Atas Putusan KPPU di Pengadilan Negeri Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text Pernando Hasudungan Simbolon_0551025.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Persoalan hukum acara pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri sudah menjadi persoalan lama yang sering terulang di dalam kasus-kasus pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU, sehingga dalam praktiknya para pihak harus membuat format keberatan yang berbeda-beda. Karena itu, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU. Meski demikian, dalam praktiknya hukum acara yang dipakai oleh Pengadilan Negeri masih ditafsir secara berbeda-beda oleh para pihak yang berperkara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini diharapkan agar diperoleh penjelasan mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU serta bagaimana pertimbangan dan konsekuensi yuridis dalam sebuah putusan hakim. Kata kunci: Tata Cara, Keberatan, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usah

Actions (login required)

View Item