Tinjauan Yuridis Peranan Polri pada Delik Aduan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Afininda, Beby (2016) Tinjauan Yuridis Peranan Polri pada Delik Aduan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text S-1251037-cover.pdf Download (33kB) | Preview
Preview	Text S-1251037-table_of_contents.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text S-1251037-abstract.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text S-1251037-bibliography.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text S-1251037-chapter1.pdf Download (574kB) | Preview
Preview	Text S-1251037-chapter2.pdf Download (2MB) | Preview
	Text S-1251037-chapter3.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text S-1251037-chapter4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text S-1251037-chapter5.pdf Download (286kB) | Preview

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena sekaligus fakta yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap Negara di dunia ini terjadi persoalan kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana KDRT telah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (PKDRT). Perlindungan hukum dalam konteks Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) dan melindungi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kajian dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana penerapan sanksi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam dan faktor penghambat pembuktian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris serta menggunakan teori efektivitas hukum dan pembangunan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum optimalnya penegakan hukum dipengaruhi adanya faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Masyarakat dihimbau harus lebih memperhatikan pelanggaran-pelanggaran dan membantu untuk melaporkan kepada pihak kepolisian.

Actions (login required)

View Item