Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Terbit Diatas Lahan Hutan Lindung Di Kota Batam

Edwin, Shane (2022) Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Terbit Diatas Lahan Hutan Lindung Di Kota Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1851089_FF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (18MB)

Abstract

Bank di Indonesia memiliki peran penting terhadap perekonomian negara dalam pembiayaan fasilitas kredit yang digunakan untuk keperluan produktif maupun konsumtif, sesuai dengan salah satu fungsi bank sendiri yaitu menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak semerta-merta tanpa adanya pertimbangan maupun penilaian dari pihak bank. Dalam pembiayaan kredit walaupun tidak mengatur bahwa jaminan merupakan sebuah syarat mutlak akan tetapi dalam prakteknya bank selalu mensyaratkan adanya sebuah jaminan seperti jaminan tanah. Jaminan tersebut akan dibebankan dengan Hak Tanggungan, hak tanggungan sendiri merupakan sebuah perjanjian tambahan yang didasari dengan perjanjian utama yaitu perjanjian kredit yang dibuat secara notaril. Hak Tanggungan sendiri berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitur apabila debitur melakukan wanprestasi dan memberikan hak khusus kepada pemegang hak tanggungan dimana kedudukan pemegang hak tanggungan diutamakan. Namun adapun kasus-kasus yang terjadi dimana bank mengalami kesulitan dalam proses eksekusi dikarenakan adanya sengketa terhadap objek hak tanggungan yang tumpang tindih dengan lahan hutan lindung. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengkaji permasalahan terkait KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN ATAS SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG TERBIT DIATAS LAHAN HUTAN LINDUNG DI KOTA BATAM. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, hasil penelitian bahwa apabila hak tanggungan tidak terpasang, pihak bank dapat mengajukan gugatan perdata terhadap debitur wanprestasi melalui pasal 1131 KUH Perdata untuk meminta dilakukannya sita jaminan atas harta kekayaan debitur yang tidak diperjanjikan pada saat pemberian fasilitas kredit. Kata Kunci: Bank, Hak Tanggungan, Wanprestasi

Actions (login required)

View Item