Analisis Yuridis Implementasi Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau Terhadap Capaian Hasil Ujian Nasional SMK di Kota Tanjungpinang

Abbas, Abbas (2012) Analisis Yuridis Implementasi Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau Terhadap Capaian Hasil Ujian Nasional SMK di Kota Tanjungpinang. Master thesis, Universitas Internasional Batam.

Preview	Text T-1152033-abstract_idp.pdf Download (369kB) | Preview
Preview	Text T-1152033-bibliographyp.pdf Download (350kB) | Preview
Preview	Text T-1152033-chapter1p.pdf Download (395kB) | Preview
Preview	Text T-1152033-chapter2p.pdf Download (429kB) | Preview
	Text T-1152033-chapter3p.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	Text T-1152033-chapter4p.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
Preview	Text T-1152033-chapter5p.pdf Download (357kB) | Preview
Preview	Text T-1152033-cover_idp.pdf Download (355kB) | Preview
Preview	Text T-1152033-table_of_contentsp.pdf Download (366kB) | Preview

Abstract

Ujian Nasional adalah penelitian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan menilai pencapaian komptensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun pemerintah daerah tidak memiliki “kekuasaan” langsung dalam mengintervensi hasil dari ujian nasional, namun disisi lainnya pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar dalam mengawasi dan memacu siswa-siswa yang ada didaerah tersebut untuk dapat berhasil dalam seleksi ujian nasional. Peran pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan dalam bentuk mendorong guru dan siswa, mengkoordinasi guru dan siswa serta banyak hal lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah ddalam rangka meningkatkan angka kelulusan didaerahnya. Penelitian ini hendak menjawab tiga masalah penting, yaitu bagaimana efektifitas penerapan kebijakan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 terhadap SMK di Kota Tanjungpinang, dan bagaimana tingkat capaian ujian Nasional Siswa SMK di Kota Tanjungpinang setelah penerapan kebijakan Gubernur Kepulauan Riau serta kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 terhadap SMK di Kota Tanjungpinang dan bagaimana mengatasi kendala tersebutHasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyambut baik terhadap keterlibatan pemerintah daerah dalam masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah serta dari jawaban para informan yang mengemukakan bahwa dengan otonomi pendidikan yang sejalan dengan otonomi daerah, maka peranan pemerintah daerah sangat memegang peranan yang sangat penting untuk kemajuan pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau secara tidak langsung diakui oleh para guru-guru SMK yang ada di Kota Tanjungpinang bahwa kebijakan gubernur tersebut mampu memberikan sedikit dorongan kepada guru-guru SMK di Kota Tanjungpinang untuk mengajar lebih baik lagi. Adapun rekomendasi terhadap penelitian ini adalah agar program kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi guru-guru ini dapat dijalankan setiap tahunnya mengingat kebijakan ini sedikit banyak memberikan kontribusi kepada tingkat kelulusan siswa-siswa SMK. Selain daripada itu juga, melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau ini juga dapat memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan para guru. Selain itu juga, kebijakan ini diharapkan dapat dilakukan secara tepat waktu, jumlah dan terukur terhadap hasil yang ingin dicapai. Guna mengatasi hambatan dan kendala didalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens kepada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau agar setiap kendala dan hambatan yang terjadi dapat ditemukan solusinya. Serta hal terpenting yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap proses pemberian dana. Akhirnya, rekomendasi yang penulis ajukan adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan sampai dengan 20 % sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Actions (login required)

View Item