Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi di Indonesia

Mahawangsa, Anya Alodia Ramadhani (2022) Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1751115_FF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dalam dunia telekomunikasi memberikan sekat terhadap data pribadi. Perlindungan terhadap hak privasi di Indonesia yang dilindungi oleh UUD 1945 masih relatif rendah dan tidak dapat menjadi dasar hukum yang serius. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar perlunya perlindungan terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi mencakupi HAM dan hak warganegara. Studi ini bertujuan untuk mendalami instrumen perlindungan hukum yang tersedia dalam rangka perlindungan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan bertujuan untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban hukum dari penyedia jasa telekomunikasi dalam hal terjadinya pelanggaran ketentuan terkait perlindungan data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan yakni perbandingan hukum, historis, serta perundang-undangan serta wawancara sebagai sumber pendukung penelitian. Dalam penelitian ini jenis data yang didapat melalui norma-norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, hukum asing sebagai perbandingan. Pengolahan data yang penulis gunakan ialah studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan mengkaji berdasarkan literatur yang sesuai dengan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dengan observasi dilapangan. Berdasarkan hasil kajian terdapat temuan aspek yang perlu menjadi perhatian. Pertama, ketentuan terkait perlindungan bagi data diri sebenarnya telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Sayangnya ketentuan tersebut masih tersebar secara parsial dalam UU No.19 Tahun 2016 , PermenKominfo No. 14 Tahun 2017 serta PermenKominfo No. 20 Tahun 2016. Kedua, dalam rangka optimalisasi perlindungan data pribadi bagi pelanggan jasa telekomunikasi diperlukan pengaturan yang tegas menyangkut bentuk pertanggungjawaban hukum secara pidana, perdata dan sanksi administratif lainnya bagi pelanggar ketentuan data diri di Indonesia. Sehubungan dengan itu, pembahasan dan pengesahaan RUU PDP perlu segera di selesaikan oleh pemerintah bersama DPR dalam rangka mengharmonisasi prinsip perlindungan hukum. - Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Jasa Telekomunikasi.

Actions (login required)

View Item