Kepemilikan Hak Atas Tanah dengan Status Hak Guna Bangunan Bagi Subjek Perkawinan Campuran di Kota Batam

Purnama, Fransiska Noviyanti (2022) Kepemilikan Hak Atas Tanah dengan Status Hak Guna Bangunan Bagi Subjek Perkawinan Campuran di Kota Batam. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

Text 1751030_FF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (12MB)

Abstract

Penelitian Skripsi ini dilatarbelakangi oleh letak Kota Batam yang berdekatan dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan negara lainnya, hal ini menjadi salah satu faktor pendorong adanya peristiwa perkawinan antar kewaganegaraan yang berbeda. Berbicara mengenai hak atas tanah dengan status hak guna bangunan bagi subjek perkawinan campuran di Kota Batam yang atas tanahnya ditetapkan sebagai Hak Pengelolaan, di mana penguasaannya diberikan oleh Negara kepada BP Batam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan kepemilikan hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan bagi subjek perkawinan campuran di Kota Batam dan bagaimana perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia terkait kepemilikan hak atas tanah pada perkawinan campuran. Metode penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris, yang dilakukan melalui wawancara serta pengumpulan data dari Badan Pengusahaan Batam, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hanugerah,S.H., Advokat Hasoloan Siburian,S.H., Kantor Pertanahan Kota Batam dan Disdukcapil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kepemilikan hak atas tanah dengan status hak guna bangunan atas hak pengelolaan bagi warga negara Indonesia sebagai subjek perkawinan campuran di Kota Batam, sudah sesuai dengan hukum positif dan teori Kepastian Hukum oleh Sudikno Mertokusumo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Warga Negara Indonesia sebagai subjek perkawinan campuran, setelah perkawinannya dapat memperoleh hak guna bangunan apabila telah mengadakan perjanjian perkawinan sebagai dasar pemisahan harta dalam perkawinannya. Selanjutnya, akta tersebut juga akan menjadi dasar putusan di hadapan pengadilan apabila terjadi putus perkawinan karena perceraian. Diharapkan agar seseorang yang berkewaraganegaraan Indonesia sebagai subjek perkawinan campuran mengadakan perjanjian perkawinan demi mempertahankan dan melindungi haknya untuk memperoleh tanah di Indonesia secara utuh. - Kata kunci: perkawinan campuran, perjanjian perkawinan, hak guna bangunan

Actions (login required)

View Item